BI Gandeng Pemkot Sorong, Pemprov PBD dan TPID Laksanakan Sidak, Jadi Langkah Strategis Kendalikan Inflasi Ekonomi

Kota Sorong, Papua Barat Daya – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Papua Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dengan menggandeng Pemerintah Kota Sorong, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pusat perdagangan di Kota Sorong, Rabu (15/7/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan daerah, sekaligus memastikan perkembangan harga kebutuhan pokok tetap terkendali di tengah dinamika perekonomian nasional dan tantangan distribusi di wilayah timur Indonesia.

Sidak dilakukan di beberapa titik penting yang menjadi pusat aktivitas perdagangan masyarakat, yakni Pasar Ikan Jembatan Puri, Pasar Sentral Remu, Gudang Distributor Bone Indah, serta Supermarket Gota. Melalui kunjungan langsung tersebut, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah memperoleh gambaran riil mengenai kondisi harga, ketersediaan stok, serta kelancaran distribusi berbagai komoditas strategis.

Rombongan dipimpin Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Arif Rahadian, yang mewakili Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Setian. Turut hadir Asisten III Setda Kota Sorong Musa Fonataba, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Sorong Milan Latumeten, Kepala Bidang Koperasi Provinsi Papua Barat Daya Winarsi yang mewakili Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos, serta jajaran pemerintah daerah dan unsur TPID lainnya.

Dalam keterangannya kepada awak media, Arif Rahadian menegaskan bahwa kegiatan sidak merupakan agenda rutin Bank Indonesia bersama TPID untuk memperoleh data lapangan secara akurat mengenai perkembangan harga kebutuhan pokok sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi perubahan harga di tingkat pedagang maupun distributor.

Menurutnya, hasil pemantauan tersebut akan menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah strategis pengendalian inflasi sehingga kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Melalui pemantauan langsung ini kami dapat mengetahui penyebab kenaikan maupun penurunan harga berbagai komoditas. Jika ditemukan kendala, misalnya biaya logistik yang tinggi atau hambatan distribusi, maka pemerintah daerah bersama Bank Indonesia dapat segera menyusun langkah untuk memperlancar distribusi barang sehingga harga tetap terkendali,” ujar Arif.

Ia menjelaskan, penguatan pengendalian inflasi bukan hanya bertujuan menjaga stabilitas harga, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah. Karena itu, sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, pelaku usaha, distributor, hingga masyarakat menjadi faktor utama dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

Arif juga menegaskan bahwa Papua Barat Daya memiliki potensi ekonomi yang besar dan perlu terus didorong melalui berbagai program pengembangan ekonomi dan keuangan. Menurutnya, penguatan sektor usaha lokal menjadi salah satu prioritas agar semakin banyak pelaku usaha yang mampu bersaing dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Bank Indonesia terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Kolaborasi seluruh pihak menjadi sangat penting untuk memperkuat daya saing ekonomi Papua Barat Daya sehingga mampu tumbuh secara berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, Pemerintah Kota Sorong dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan apresiasi atas komitmen Bank Indonesia yang terus membangun sinergi bersama pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi.

Asisten III Setda Kota Sorong, Musa Fonataba, bersama Kepala Bidang Koperasi Provinsi Papua Barat Daya, Winarsi, yang hadir mewakili Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mendukung berbagai program Bank Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan penguatan ekonomi kerakyatan, pengembangan sektor usaha, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan harga. Di antaranya ikan, cabai, bawang merah, ayam, telur, beras, hingga minyak goreng. Selain kenaikan harga, tim juga menemukan bahwa stok minyak goreng di sejumlah toko mulai terbatas sehingga perlu segera diantisipasi agar tidak memengaruhi stabilitas pasokan.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Arif Rahadian, mengatakan bahwa seluruh hasil pemantauan tersebut akan menjadi bahan evaluasi bersama TPID dalam menentukan langkah pengendalian inflasi, termasuk mengatasi hambatan distribusi yang menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Di sisi lain, Kepala Bagian Perekonomian Kota Sorong, Milan Latumeten, menjelaskan bahwa inflasi Kota Sorong pada Juni 2026 dipengaruhi oleh meningkatnya harga komoditas perikanan serta tarif transportasi udara. Kenaikan harga ikan terjadi akibat kondisi cuaca yang kurang bersahabat sehingga hasil tangkapan nelayan mengalami penurunan dan berdampak pada pasokan di pasar.

Untuk mengantisipasi keterbatasan stok minyak goreng, Pemerintah Kota Sorong akan segera berkoordinasi dengan Perum Bulog dan pemerintah pusat guna menambah pasokan bagi Kota Sorong sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Melalui pengawasan rutin, pemantauan harga secara berkala, serta koordinasi lintas instansi, TPID optimistis inflasi di Kota Sorong dapat terus dikendalikan. Pemerintah bersama Bank Indonesia juga berkomitmen menjaga kelancaran distribusi bahan pokok agar masyarakat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang stabil dan pasokan yang memadai.

Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen Bank Indonesia untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah, meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan masyarakat, serta membangun ekosistem ekonomi yang lebih tangguh di Papua Barat Daya.

Dengan kolaborasi yang semakin erat antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan stabilitas harga dapat terus terjaga, daya beli masyarakat tetap kuat, dan pertumbuhan ekonomi Papua Barat Daya semakin berkualitas, inklusif, serta berkelanjutan.

Rangkaian kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen bersama dalam memperkuat sinergi membangun ekosistem ekonomi Papua Barat Daya yang lebih maju, tangguh, dan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.
(TK)