JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa momentum usia ke-81 TNI perlu menjadi pengingat untuk memperkuat kemampuan pertahanan secara menyeluruh. Menurutnya, TNI tidak cukup hanya dituntut semakin profesional dalam menjalankan tugas. Profesionalisme tetap menjadi dasar penting, tetapi harus berjalan beriringan dengan ketersediaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang relevan dengan perkembangan ancaman masa kini.
Pernyataan tersebut menempatkan kesiapan pertahanan sebagai kebutuhan yang terus berkembang. Perubahan teknologi memengaruhi cara negara membangun, mengelola, dan menggunakan kekuatan militernya. Karena itu, postur pertahanan Indonesia perlu disesuaikan secara berkala agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis yang berubah. Penyesuaian ini mencakup penguatan kemampuan, pemanfaatan teknologi yang sesuai, serta pengadaan alutsista berdasarkan kebutuhan pertahanan nasional.
Selain perkembangan teknologi, dinamika geopolitik di kawasan juga menjadi pertimbangan dalam membentuk postur pertahanan yang relevan. Indonesia memerlukan kekuatan pertahanan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas TNI sekaligus menjaga kepentingan nasional dalam berbagai situasi. Dorongan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan penambahan jumlah alutsista, melainkan juga memastikan bahwa peralatan dan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan strategis yang terus berubah.
Dengan demikian, usia ke-81 TNI menjadi momentum untuk memperkuat profesionalisme sekaligus meningkatkan relevansi kekuatan pertahanan. TNI diharapkan mampu berkembang mengikuti perubahan lingkungan keamanan, sementara pemerintah dan parlemen terus mendorong kebijakan pertahanan yang terukur. Kesesuaian doktrin, kemampuan personel, teknologi, dan alutsista menjadi bagian penting agar postur pertahanan Indonesia tetap efektif serta selaras dengan perkembangan zaman.
Amelia memandang pembangunan dan modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) sebagai bagian penting dari upaya memperkuat pertahanan Indonesia. Menurutnya, kemampuan pertahanan nasional perlu dibangun secara terencana agar dapat menjawab berbagai bentuk ancaman yang terus berkembang, baik ancaman konvensional maupun tantangan baru yang memanfaatkan teknologi digital, ruang siber, dan sistem persenjataan berpresisi tinggi.
Ia mengapresiasi upaya penguatan alutsista melalui modernisasi sistem persenjataan, peningkatan kemampuan teknologi, serta pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Langkah tersebut dinilai tidak hanya berfungsi meningkatkan kesiapan operasional TNI, tetapi juga memperkuat kemandirian nasional dalam memenuhi kebutuhan pertahanan. Dengan dukungan industri dalam negeri, proses pengadaan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem pertahanan diharapkan dapat dilakukan secara lebih berkelanjutan.
Amelia menegaskan bahwa kekuatan pertahanan tidak boleh tertinggal dari perkembangan teknologi. Perubahan teknologi berlangsung cepat dan memengaruhi cara negara membangun kemampuan pertahanan, mulai dari sistem komando dan kendali, alat pemantauan, komunikasi, hingga perangkat pertahanan tanpa awak. Karena itu, pembaruan alutsista perlu disertai peningkatan sumber daya manusia, riset, inovasi, serta kemampuan untuk mengoperasikan dan merawat peralatan secara mandiri.
Selain faktor teknologi, dinamika geopolitik kawasan juga menjadi pertimbangan penting. Perubahan keseimbangan kekuatan dan meningkatnya kompleksitas tantangan keamanan menuntut Indonesia memiliki pertahanan yang tangguh, adaptif, dan relevan. Dalam pandangannya, modernisasi alutsista harus ditempatkan sebagai investasi strategis untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. Pandangan tersebut disampaikan Amelia di Jakarta pada Senin, dengan penekanan bahwa penguatan pertahanan perlu berjalan seiring dengan pembangunan industri nasional dan kesiapan menghadapi ancaman masa kini.
Amelia mengingatkan bahwa keberhasilan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) tidak semestinya diukur hanya dari banyaknya platform yang dimiliki atau tingkat kecanggihan teknologinya. Jumlah armada, pesawat, kapal, maupun kendaraan tempur memang penting, tetapi tidak otomatis mencerminkan kekuatan pertahanan yang efektif. Sistem persenjataan harus dinilai berdasarkan kemampuan nyata untuk menjawab ancaman, mendukung operasi militer, serta memperkuat posisi strategis Indonesia. Platform yang mahal dan modern akan kehilangan nilai apabila tidak sesuai dengan karakter ancaman, kondisi geografis, atau kemampuan pengoperasian dan pemeliharaan di dalam negeri.
Ukuran yang lebih penting adalah kontribusi alutsista terhadap daya tangkal nasional. Kekuatan tersebut harus mampu menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk mendeteksi, mencegah, dan merespons berbagai gangguan terhadap kedaulatan. Karena itu, pembaruan persenjataan perlu diarahkan pada sistem yang saling terhubung, memiliki jangkauan dan ketahanan memadai, serta dapat digunakan dalam skenario operasional yang realistis. Interoperabilitas antarmatra juga menjadi unsur utama. Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara perlu berbagi informasi, berkoordinasi secara cepat, dan menjalankan operasi terpadu tanpa terhambat perbedaan sistem komunikasi atau prosedur kerja.
Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, kebutuhan pertahanan tidak dapat disamakan dengan negara yang memiliki karakter wilayah berbeda. Alutsista harus mendukung pengawasan wilayah laut dan udara yang luas, perlindungan perbatasan, mobilitas antarpulau, serta respons cepat terhadap keadaan darurat. Kesiapan operasional, ketersediaan suku cadang, kualitas sumber daya manusia, dan kemampuan pemeliharaan perlu menjadi bagian dari pertimbangan pengadaan. Dengan demikian, setiap keputusan pembaruan persenjataan memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan pertahanan nasional, bukan sekadar mengejar simbol modernitas atau peningkatan jumlah aset.
Amelia menilai HUT ke-81 TNI dapat menjadi momentum penting untuk melihat pembangunan pertahanan secara lebih strategis dan menyeluruh. Peringatan tersebut tidak semestinya hanya dipahami sebagai agenda seremonial, tetapi juga sebagai kesempatan untuk mengevaluasi kesiapan pertahanan dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Ancaman masa kini berkembang secara dinamis, mencakup konflik konvensional, serangan siber, perang informasi, gangguan terhadap ruang udara dan laut, hingga berbagai bentuk ancaman hibrida. Karena itu, penguatan alutsista perlu ditempatkan dalam kerangka kebijakan pertahanan yang terukur, berjangka panjang, dan sesuai dengan kebutuhan nasional.
Menurut Amelia, kekuatan alutsista harus dikembangkan bersamaan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mengoperasikan, merawat, dan mengembangkan kemampuan tersebut. Dukungan terhadap riset dan teknologi juga diperlukan agar TNI tidak hanya menjadi pengguna sistem pertahanan, tetapi mampu beradaptasi dengan inovasi dan menghasilkan solusi yang relevan. Aspek pemeliharaan, kesiapan operasional, penguatan rantai pasok, serta kemandirian industri pertahanan perlu memperoleh perhatian yang setara dengan pengadaan perangkat baru. Langkah ini penting untuk memastikan setiap investasi pertahanan memberikan manfaat maksimal, memiliki keberlanjutan, dan tidak menimbulkan ketergantungan yang berlebihan kepada pihak luar.
Makna utama dari pernyataan itu adalah bahwa modernisasi alutsista bukan sekadar membeli sistem persenjataan baru, melainkan membangun ekosistem pertahanan nasional yang kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan. Ekosistem tersebut mencakup perencanaan, pendidikan, penelitian, produksi, pemeliharaan, serta evaluasi kemampuan secara berkesinambungan. Amelia berharap TNI semakin mampu menjaga kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Modernisasi alutsista, dalam pandangan tersebut, merupakan investasi jangka panjang untuk membangun pertahanan yang kuat, mandiri, dan adaptif terhadap tantangan masa depan.
