JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputera kepada sejumlah pejabat negara dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penganugerahan tersebut menjadi bagian dari agenda kenegaraan yang menandai penghormatan terhadap tokoh-tokoh yang dinilai memiliki kontribusi penting bagi institusi pertahanan negara.
Pemberian penghargaan itu didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/TK/2026. Keputusan tersebut dibacakan dalam upacara yang berlangsung di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Senin, 5 Oktober 2026. Pembacaan keputusan dalam upacara peringatan HUT TNI menegaskan bahwa penganugerahan tanda kehormatan itu memiliki kaitan erat dengan perjalanan pengabdian dan kontribusi para penerimanya terhadap kemajuan organisasi TNI.
Sebagaimana tercantum dalam keputusan presiden, penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas jasa luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI. Jasa tersebut dipandang memiliki arti penting bagi penguatan institusi, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam pengembangan kapasitasnya untuk menghadapi tantangan nasional dan internasional. Pengabdian para penerima juga diakui telah memberikan manfaat dalam lingkup nasional serta memperoleh pengakuan di tingkat internasional.
Momentum penganugerahan yang berlangsung bersamaan dengan HUT ke-81 TNI memperlihatkan penghargaan negara terhadap dedikasi dan sumbangsih yang telah diberikan. Melalui Keputusan Presiden Nomor 87/TK/2026, pemerintah menetapkan dasar hukum sekaligus alasan pemberian tanda kehormatan tersebut. Upacara di Mabes TNI menjadi forum resmi untuk menyampaikan keputusan itu kepada publik serta menegaskan pentingnya penghormatan terhadap pengabdian yang mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI.
Kategori pertama penghargaan yang diberikan adalah Bintang Mahaputera Adipurna. Tanda kehormatan ini dianugerahkan kepada tiga pejabat yang dinilai memiliki jasa besar dalam bidang pemerintahan dan pertahanan negara. Penganugerahan tersebut menjadi bentuk penghargaan negara atas kontribusi mereka dalam menjalankan tugas strategis yang berkaitan dengan stabilitas nasional, pembangunan kekuatan pertahanan, serta penguatan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Penerima pertama adalah Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, yang tercantum sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025–2026. Ia dinilai berjasa dalam mengoordinasikan kementerian dan lembaga untuk mewujudkan stabilitas nasional. Peran koordinasi tersebut mencakup upaya menyelaraskan kebijakan, memperkuat kerja sama antarlembaga, dan memastikan berbagai agenda politik serta keamanan berjalan secara terpadu demi kepentingan negara.
Penerima kedua ialah Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan. Penghargaan diberikan atas jasanya dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia. Kontribusi tersebut berkaitan dengan penguatan kapasitas pertahanan nasional, baik melalui perumusan kebijakan, pembangunan organisasi, maupun peningkatan kesiapan unsur pertahanan dalam menghadapi dinamika strategis yang terus berkembang.
Penerima ketiga adalah Jenderal TNI Agus Subiyanto, yang menjabat sebagai Panglima TNI. Ia memperoleh Bintang Mahaputera Adipurna atas jasa dalam pengembangan serta penguatan TNI. Dalam kapasitas tersebut, Agus memiliki tanggung jawab untuk memastikan institusi TNI terus berkembang, memiliki kemampuan yang memadai, dan mampu melaksanakan tugas pertahanan negara secara profesional. Ketiga penerima penghargaan itu merepresentasikan peran penting pejabat negara dalam menjaga kepentingan nasional melalui bidang politik, keamanan, dan pertahanan.
Kategori kedua dalam penganugerahan tanda kehormatan tersebut adalah Bintang Mahaputera Adipradana. Penghargaan ini diberikan kepada empat pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai bentuk pengakuan atas jasa dan kontribusi mereka dalam menjalankan tugas negara. Keempat penerima tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan pertahanan serta memperkuat kapasitas institusi militer sesuai bidang tanggung jawab masing-masing.
Penerima pertama ialah Jenderal TNI Tandyo Budi Revita yang menjabat sebagai Wakil Panglima TNI. Ia dianugerahi Bintang Mahaputera Adipradana atas jasanya dalam mengawal peran TNI untuk mendukung berbagai program pemerintah. Tanggung jawab tersebut mencakup penguatan koordinasi dan pelaksanaan tugas TNI agar tetap selaras dengan agenda nasional, khususnya dalam menjaga stabilitas serta mendukung kepentingan negara.
Penghargaan yang sama diberikan kepada Jenderal TNI Maruli Simanjuntak selaku Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Penganugerahan itu didasarkan pada jasanya dalam mengembangkan kekuatan TNI Angkatan Darat. Pengembangan tersebut berkaitan dengan peningkatan kemampuan organisasi, kesiapan personel, serta penguatan unsur pertahanan di lingkungan matra darat.
Selanjutnya, Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, menerima penghargaan atas jasanya dalam mengembangkan kekuatan TNI Angkatan Laut. Peran tersebut mencerminkan upaya memperkuat kemampuan matra laut dalam menjalankan tugas pertahanan dan menjaga kepentingan nasional di wilayah perairan Indonesia.
Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara juga menerima Bintang Mahaputera Adipradana. Penghargaan itu diberikan atas jasanya dalam mengembangkan kekuatan TNI Angkatan Udara. Keempat penghargaan tersebut menegaskan apresiasi negara terhadap pimpinan TNI yang berkontribusi dalam memperkuat kemampuan setiap matra sekaligus mendukung pelaksanaan tugas pertahanan secara menyeluruh.
Penganugerahan tanda kehormatan kepada sejumlah pejabat TNI menegaskan penghargaan negara atas kontribusi yang dinilai besar sesuai bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing. Setiap penerima memperoleh pengakuan berdasarkan pertimbangan resmi yang menjadi dasar pemberian tanda kehormatan. Pertimbangan tersebut dibacakan dalam rangkaian acara, sehingga penghargaan diberikan melalui proses dan alasan yang disampaikan secara terbuka dalam upacara. Dengan demikian, penganugerahan tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga mencerminkan penilaian terhadap pelaksanaan tugas para pejabat yang menerima penghormatan tersebut. Seluruh penerima ditempatkan sesuai kategori tanda kehormatan yang telah ditetapkan dalam keputusan penganugerahan.
Tanda kehormatan yang dibagikan terbagi ke dalam dua kategori, yaitu Bintang Mahaputera Adipurna dan Bintang Mahaputera Adipradana. Pembagian itu menjadi bagian penting dari keterangan mengenai penghargaan yang diterima para pejabat TNI. Masing-masing tanda kehormatan diberikan berdasarkan pertimbangan resmi yang telah dibacakan pada acara tersebut, tanpa mengubah dasar penilaian yang disampaikan. Para penerima dinilai mempunyai kontribusi besar dalam bidang tugas masing-masing, sehingga pemberian penghargaan disesuaikan dengan kategori tanda kehormatan yang tercantum dalam keputusan. Keterangan mengenai kategori tersebut melengkapi rangkaian informasi tentang penganugerahan oleh negara.
Pemberian Bintang Mahaputera itu berlangsung dalam pelaksanaan upacara HUT ke-81 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Upacara tersebut menjadi konteks pelaksanaan penganugerahan sekaligus tempat dibacakannya pertimbangan resmi yang mendasari keputusan penghargaan. Rangkaian acara memperlihatkan bahwa pengakuan terhadap kontribusi para penerima disampaikan bersamaan dengan peringatan HUT TNI. Dengan pembagian Bintang Mahaputera Adipurna dan Bintang Mahaputera Adipradana, penghargaan tersebut merangkum kontribusi para pejabat sesuai bidang tugas masing-masing, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan resmi yang dibacakan pada upacara di Mabes TNI tersebut.
