Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Istana Negara, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin, 12 Oktober 2026. Pertemuan tersebut secara khusus membahas langkah penanganan karhutla, sebagaimana menjadi perhatian pemerintah dalam menghadapi potensi kebakaran di kawasan hutan dan lahan.
Rapat berlangsung secara hibrida, sehingga peserta mengikuti pembahasan melalui kehadiran langsung maupun sambungan jarak jauh. Format ini memungkinkan koordinasi antarlembaga tetap berjalan dalam satu forum yang dipimpin langsung oleh Presiden. Pembahasan di Istana Negara menjadi wadah bagi pemerintah untuk menyatukan informasi dan penanganan terkait kebakaran hutan dan lahan.
Dalam rapat tersebut, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dijadwalkan mengikuti pembahasan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Surharyano juga akan menghadiri rapat secara hibrida. Kehadiran kedua pejabat tersebut menunjukkan keterlibatan unsur pertahanan dan kebencanaan dalam koordinasi penanganan karhutla.
Rapat terbatas ini berfokus pada penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dengan dipimpin Presiden Prabowo, pembahasan diharapkan menjadi bagian dari koordinasi pemerintah dalam merespons persoalan karhutla secara terarah. Forum tersebut mempertemukan pejabat terkait untuk mengikuti arahan dan pembahasan mengenai upaya penanganan kebakaran hutan serta lahan pada Senin tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pernyataan itu disampaikan Dudung sebelum mengikuti rapat di Istana Negara yang membahas penanganan karhutla bersama sejumlah pejabat.
Menurut Dudung, perhatian Presiden terhadap agenda tersebut menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam menghadapi persoalan karhutla. Penanganan bencana ini dinilai memerlukan kepedulian dan langkah yang serius karena dampaknya dapat meluas, baik terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, maupun aktivitas sosial dan ekonomi. Karena itu, pembahasan di tingkat pemerintah pusat menjadi bagian dari upaya untuk memastikan persoalan tersebut ditangani secara sungguh-sungguh.
Dudung tidak menjelaskan secara rinci materi yang akan dibahas dalam rapat tersebut. Ia belum memaparkan agenda khusus, langkah operasional, maupun pembagian tugas kementerian dan lembaga yang hadir. Keterangan yang disampaikannya lebih menekankan perhatian Presiden terhadap penanganan karhutla serta pentingnya keseriusan pemerintah dalam merespons persoalan itu.
Rapat di Istana Negara tersebut menjadi salah satu forum untuk membicarakan penanganan karhutla secara lebih terkoordinasi. Kehadiran sejumlah pejabat menunjukkan bahwa persoalan ini berkaitan dengan berbagai aspek pemerintahan dan membutuhkan kerja sama lintas sektor. Namun, hingga sebelum rapat dimulai, Dudung masih belum mengungkapkan pokok-pokok pembahasan secara detail kepada awak media.
Pernyataan Dudung menegaskan bahwa isu karhutla berada dalam perhatian Presiden Prabowo. Keseriusan tersebut menjadi dasar dilaksanakannya pembahasan di Istana Negara, meskipun rincian keputusan atau kebijakan yang mungkin dibicarakan belum disampaikan. Informasi lebih lanjut mengenai hasil rapat diharapkan dapat menjelaskan arah penanganan karhutla dan langkah pemerintah berikutnya.
Dudung akan melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah dilakukan di sejumlah wilayah. Laporan tersebut mencakup penanganan karhutla di Sumatra Selatan, Kalimantan, dan Riau. Penyampaian ini menjadi bagian penting dalam pembahasan di Istana Negara untuk memastikan setiap langkah yang telah dijalankan dapat dievaluasi secara menyeluruh.
Dalam laporan itu, Dudung akan menjelaskan apa saja yang sudah ditangani di wilayah-wilayah tersebut. Uraian tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan penanganan di lapangan, termasuk bagian yang telah mendapat perhatian dan tindakan. Dengan demikian, Presiden dapat memperoleh informasi yang utuh mengenai pelaksanaan penanganan karhutla berdasarkan kondisi yang telah dilaporkan dari masing-masing wilayah.
Selain menjelaskan hal-hal yang telah ditangani, laporan juga akan memuat persentase pelaksanaan penanganan. Informasi mengenai tingkat pelaksanaan itu akan menjadi bahan untuk melihat sejauh mana upaya yang telah dilakukan berjalan sesuai rencana. Persentase tersebut juga dapat membantu menentukan kebutuhan tindak lanjut terhadap penanganan karhutla yang masih berlangsung.
Dudung turut menyampaikan langkah konkret yang akan dilakukan berikutnya. Pembahasan mengenai rencana lanjutan ini diperlukan agar penanganan tidak berhenti pada kegiatan yang telah berjalan, melainkan berlanjut melalui tindakan yang telah ditetapkan. Setiap langkah berikutnya akan dibahas berdasarkan perkembangan penanganan di Sumatra Selatan, Kalimantan, dan Riau.
Rapat bersama Prabowo juga akan membahas penentuan prioritas penanganan. Penetapan prioritas diperlukan karena dampak karhutla tidak hanya dirasakan di dalam negeri, tetapi telah menjadi isu yang turut dirasakan negara lain. Oleh sebab itu, perkembangan penanganan, persentase pelaksanaan, serta langkah konkret berikutnya akan menjadi pertimbangan dalam menentukan wilayah dan upaya yang perlu diprioritaskan.
Dudung mengakui bahwa dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama berupa asap, tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di wilayah terdampak. Asap juga telah sampai dan dirasakan oleh negara tetangga. Kondisi lintas batas tersebut menjadi salah satu persoalan yang akan dibahas dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat di Istana Negara. Pembahasan diperlukan untuk memastikan penanganan karhutla berjalan terkoordinasi, baik dalam pengendalian titik api maupun dalam mengurangi dampak asap terhadap kesehatan, aktivitas masyarakat, dan hubungan dengan negara sekitar.
Menurut Dudung, proses pemadaman menghadapi tantangan karena sebagian kebakaran terjadi di lahan gambut. Karakteristik lahan ini membuat api sulit dipadamkan, terlebih ketika kebakaran telah merambat ke lapisan bawah permukaan. Api dapat bertahan dan kembali muncul meskipun bagian atas lahan terlihat sudah terkendali. Situasi tersebut membutuhkan penanganan yang lebih cermat, pemantauan berkelanjutan, serta koordinasi antarlembaga agar upaya pemadaman tidak berhenti pada penanganan permukaan.
Sejumlah upaya telah dilakukan melalui peran Dudung sebagai ketua pengarah penanganan kebakaran hutan dan lahan. Peran itu mencakup penguatan koordinasi serta pengarahan terhadap unsur-unsur yang terlibat di lapangan. Penanganan diarahkan agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan sesuai kebutuhan wilayah, terutama pada lokasi yang memiliki tingkat kerawanan dan kesulitan pemadaman lebih tinggi. Aspek dampak asap kepada negara tetangga turut ditempatkan sebagai bagian dari persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam rapat tersebut.
Dudung menyampaikan bahwa tidak terdapat kendala terkait jumlah personel di lapangan. Pengerahan telah dilakukan dengan melibatkan unsur TNI, Polri, dan satuan terkait lainnya. Meski demikian, luasnya lahan yang terbakar tetap menjadi tantangan tersendiri dalam operasi penanganan. Karena itu, diharapkan terdapat arahan khusus dari Presiden untuk penanganan yang bersifat insidental, sehingga langkah yang diambil dapat menyesuaikan perkembangan situasi dan kebutuhan di setiap lokasi.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat | Panglima TNI Tinjau JS Kunisaki, Dukung Penanganan Karhutla di Kalimantan
