Jakarta | Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan khusus terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Arahan tersebut disampaikan ketika Presiden memimpin rapat perkembangan penanganan karhutla secara hybrid dari Istana , Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Informasi mengenai arahan itu diterbitkan pada 13 Oktober 2026 pukul 08.24 WIB.
Dalam rapat tersebut, perhatian pemerintah diarahkan pada upaya mencegah meluasnya titik api sekaligus mempercepat respons apabila kebakaran muncul di kawasan Tanjung Puting. Langkah penanganan perlu dilakukan secara terukur karena kondisi lapangan dapat berubah cepat, terutama ketika musim kemarau meningkatkan risiko kebakaran dan menyulitkan pemadaman.
Tanjung Puting mendapat perhatian khusus karena kawasan tersebut memiliki status penting sebagai taman nasional sekaligus kawasan konservasi. Wilayah ini tidak hanya berfungsi sebagai habitat berbagai satwa dan ekosistem rawa, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya pelestarian lingkungan. Kerusakan akibat kebakaran berpotensi menimbulkan dampak ekologis yang panjang, termasuk hilangnya tutupan hutan, terganggunya habitat, serta meningkatnya emisi asap.
Presiden menegaskan alasan kawasan itu menjadi prioritas dalam rapat penanganan karhutla. “Taman Nasional Tanjung Puting menjadi perhatian karena merupakan taman nasional,” ujar Prabowo. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penanganan kebakaran di lokasi itu tidak semata-mata berfokus pada pemadaman, melainkan juga perlindungan terhadap kawasan konservasi yang memiliki nilai strategis.
Arahan ini menjadi dasar bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi di lapangan. Pengawasan titik rawan, kesiapan personel, serta dukungan peralatan pemadaman perlu dipastikan agar potensi kebakaran dapat ditangani sejak dini. Dengan perhatian langsung dari pemerintah pusat, perlindungan Taman Nasional Tanjung Puting diharapkan menjadi bagian utama dari strategi nasional menghadapi ancaman karhutla.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan adanya kebakaran baru di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Berdasarkan laporan tersebut, luas area yang terdampak kebakaran mencapai 513,89 hektare. Data itu menunjukkan bahwa penanganan membutuhkan perhatian serius, terutama karena kebakaran berlangsung di kawasan dengan karakter medan yang tidak mudah ditangani menggunakan metode umum.
Arah penanganan di lapangan difokuskan pada penguatan satuan tugas darat. Penguatan ini diperlukan agar upaya pemadaman dapat menjangkau titik-titik api secara lebih efektif, sekaligus menyesuaikan strategi dengan kondisi kawasan yang dihadapi petugas. Satuan tugas darat menjadi unsur penting untuk mengendalikan kebakaran ketika akses menuju lokasi tidak dapat mengandalkan dukungan kendaraan atau operasi udara secara penuh.
Operasi udara juga belum berjalan optimal karena jarak pandang rendah yang dipengaruhi asap tebal. Kondisi tersebut membatasi kemampuan untuk melakukan pemantauan maupun mendukung penanganan dari udara. Dengan pandangan yang terganggu, penentuan sasaran dan pelaksanaan operasi memerlukan kehati-hatian lebih besar. Karena itu, dukungan udara belum dapat sepenuhnya menggantikan kebutuhan terhadap pengerahan personel dan peralatan di permukaan.
Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin menyampaikan bahwa titik-titik kebakaran tersebar di kawasan rawa yang sulit dijangkau kendaraan. Karakter medan ini menjadi salah satu kendala utama dalam operasi di lapangan. Kawasan rawa memerlukan peralatan khusus dan pendekatan yang disesuaikan agar petugas dapat mencapai area terdampak tanpa bergantung pada akses kendaraan biasa. Kondisi tersebut sekaligus menjelaskan pentingnya penguatan satuan tugas darat, penyediaan perlengkapan yang sesuai medan, serta dukungan peralatan pemadaman yang mampu digunakan pada lokasi sulit dijangkau.
Respons pemerintah terhadap kebakaran hutan dan lahan di kawasan Tanjung Puting diarahkan pada pemenuhan kebutuhan teknis yang paling mendesak di lapangan. Salah satu peralatan utama yang diperlukan adalah pompa air berukuran kecil. Perangkat tersebut dinilai lebih mudah dipindahkan dan dapat digunakan untuk membantu pemadaman di area yang sulit dijangkau kendaraan besar. Ketersediaan pompa juga penting untuk mempercepat penanganan titik api yang berada jauh dari sumber air utama.
Dalam rapat penanganan karhutla, pangdam menyampaikan bahwa kebutuhan awal di lapangan diperkirakan sekitar 50 unit pompa air kecil. Menanggapi laporan tersebut, Prabowo menaikkan dukungan menjadi 200 pompa air. Penambahan jumlah itu menunjukkan upaya pemerintah untuk memastikan setiap sektor penanganan memiliki peralatan yang memadai, sekaligus mengantisipasi kemungkinan meluasnya titik kebakaran. Pompa-pompa tersebut diharapkan dapat segera didistribusikan sesuai pemetaan kebutuhan dan kondisi medan.
Selain peralatan pemadaman, kawasan rawa juga membutuhkan sumber air yang dapat diakses secara berkelanjutan. Berdasarkan laporan dalam rapat, air di wilayah tersebut dapat diperoleh melalui pengeboran dengan kedalaman sekitar 10 hingga 15 meter. Pembuatan titik bor dipandang sebagai langkah penting karena sumber air permukaan tidak selalu tersedia atau mudah dijangkau, terutama ketika musim kering membuat sebagian kawasan mengalami penurunan debit air.
Untuk mendukung pekerjaan itu, Prabowo menyiapkan anggaran Rp2 miliar bagi pembangunan 200 titik bor. Anggaran tersebut diharapkan memperkuat infrastruktur penanganan kebakaran sekaligus menyediakan cadangan air bagi petugas di lapangan. Pemerintah juga meminta agar masyarakat setempat dilibatkan dalam pembangunan titik-titik tersebut. Keterlibatan warga dapat membantu proses pelaksanaan, mempercepat penyesuaian dengan kondisi lokal, serta mendorong pengawasan dan pemanfaatan fasilitas secara berkelanjutan. Dengan demikian, dukungan pompa dan titik bor tidak hanya menjadi respons darurat, tetapi juga bagian dari kesiapan menghadapi ancaman karhutla berikutnya.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Tanjung Puting diarahkan tidak berhenti pada pemadaman ketika api telah muncul. Prabowo Subianto meminta penguatan langkah pencegahan agar titik api tidak kembali meluas, terutama melalui keberadaan polisi hutan yang lebih memadai di wilayah rawan. Menurutnya, personel tersebut memiliki peran penting dalam pemantauan kawasan, pelaporan dini, serta tindakan awal sebelum kebakaran berkembang dan sulit dikendalikan.
Penguatan itu dilakukan dengan menambah jumlah polisi hutan secara bertahap sekaligus meningkatkan kapasitas mereka. Personel perlu dibekali kemampuan mendeteksi potensi kebakaran, memahami karakteristik lahan, menggunakan peralatan pemadaman, dan berkoordinasi dengan aparat maupun masyarakat. Dalam penyampaiannya, Prabowo menyebut kebutuhan hingga 70 ribu polisi hutan untuk menjaga hutan. Pernyataan tersebut ditempatkan dalam konteks kebutuhan memperkuat perlindungan kawasan hutan yang luas dan menghadapi ancaman kebakaran secara berkelanjutan.
Prabowo juga meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menindaklanjuti kebutuhan penambahan personel tersebut melalui perencanaan kelembagaan dan sumber daya manusia. Pada saat yang sama, Kapolri diarahkan membantu mendidik serta memberdayakan polisi hutan. Dukungan itu dapat memperkuat pelatihan, kedisiplinan, kemampuan lapangan, dan kerja sama polisi hutan dengan unsur keamanan serta pemerintah daerah.
Percepatan pemadaman tetap menjadi kebutuhan mendesak, termasuk melalui pompa, titik bor, dan pengerahan kekuatan di lokasi kebakaran. Namun, arahan tersebut berjalan bersamaan dengan pelibatan masyarakat yang mengenal kondisi wilayah dan dapat melaporkan munculnya api sejak awal. Keterlibatan warga, penambahan serta peningkatan kapasitas personel, dan kesiapan peralatan membentuk rangkaian pencegahan yang saling mendukung. Dengan pola itu, penanganan tidak hanya merespons api, tetapi juga memperkuat pengawasan dan mengurangi peluang kebakaran kembali meluas.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat | Panglima TNI Tinjau JS Kunisaki, Dukung Penanganan Karhutla di Kalimantan
