Jakarta | Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arrmanatha Nasir menilai pencalonan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merupakan langkah strategis Indonesia untuk mendorong tata kelola kesehatan global yang lebih adil. Pencalonan tersebut dipandang dapat memperkuat perhatian terhadap kepentingan negara-negara berkembang dalam pembahasan dan pengambilan keputusan di bidang kesehatan internasional.
Arrmanatha menyampaikan pandangan itu dalam pernyataan pers perdana setelah serah terima jabatan Menteri Luar Negeri dari Sugiono di Jakarta pada Senin. Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa tujuan pencalonan Budi bukan semata-mata untuk menempatkan wakil Indonesia pada posisi pimpinan organisasi kesehatan dunia, melainkan juga untuk mendorong sistem kesehatan global yang lebih setara dan mampu memperhatikan kebutuhan seluruh negara.
Menurut penilaian tersebut, kepemimpinan di WHO memiliki peran penting dalam membentuk arah kerja sama kesehatan internasional. Karena itu, pencalonan Budi disebut sebagai bagian dari upaya Indonesia agar suara negara berkembang mendapat perhatian yang lebih kuat dalam tata kelola kesehatan global. Langkah ini juga mencerminkan dorongan untuk membangun kebijakan kesehatan internasional yang adil bagi negara-negara dengan kebutuhan dan tantangan yang beragam.
Pernyataan Arrmanatha memberikan konteks bahwa pencalonan tersebut berkaitan dengan kepentingan yang lebih luas daripada proses pemilihan pejabat organisasi internasional. Indonesia membawa gagasan mengenai pentingnya keadilan dalam pengelolaan kesehatan global, terutama agar negara berkembang dapat terlibat secara lebih bermakna dalam menentukan arah kebijakan dan kerja sama kesehatan dunia.
Arrmanatha berpandangan bahwa sistem multilateral yang berjalan saat ini belum sepenuhnya berpihak kepada negara-negara berkembang. Berbagai aturan, mekanisme, dan proses pengambilan keputusan di tingkat internasional masih dinilai belum mencerminkan kepentingan serta kebutuhan negara-negara tersebut secara seimbang. Kondisi itu membuat negara berkembang perlu terus menyuarakan aspirasinya agar tata kelola global menjadi lebih inklusif dan mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi kepentingan bersama.
Bagi Indonesia, dorongan terhadap reformasi bukan semata-mata ditujukan untuk mengubah susunan atau mekanisme dalam organisasi internasional. Reformasi diperlukan untuk memperkuat sistem multilateral sehingga lebih efektif, adil, dan dapat merespons tantangan yang dihadapi seluruh negara, termasuk persoalan kesehatan dunia. Penguatan tersebut juga dipandang penting agar negara berkembang tidak hanya menjadi pihak yang mengikuti keputusan, tetapi turut berperan dalam merumuskan kebijakan dan menentukan arah kerja sama internasional.
Karena itu, pendekatan yang dipilih Indonesia tidak berhenti pada penyampaian aspirasi dari luar sistem atau sekadar mengetuk pintu organisasi internasional. Indonesia berupaya terlibat secara aktif dalam berbagai organisasi dan forum internasional untuk ikut memperbaiki sistem dari dalam. Keterlibatan tersebut menjadi cara untuk membawa kepentingan negara berkembang ke dalam proses pembahasan, sekaligus berkontribusi langsung pada perbaikan tata kelola global.
Pencalonan Budi Gunadi Sadikin di WHO disebut sebagai salah satu bentuk konkret dari upaya tersebut. Melalui pencalonan itu, Indonesia mendorong keterlibatan yang lebih langsung dalam pengelolaan isu kesehatan dunia dan proses pengambilan keputusan di organisasi terkait. Langkah ini mencerminkan strategi Indonesia untuk tidak hanya menyampaikan pandangan mengenai perlunya perubahan, tetapi juga mengambil bagian dalam memperkuat sistem multilateral agar lebih mampu mengakomodasi kepentingan negara-negara berkembang.
Selain mengajukan pencalonan Budi Gunadi Sadikin untuk memimpin Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Indonesia juga menempuh sejumlah langkah untuk memperkuat tata kelola organisasi internasional. Arrmanatha menegaskan bahwa keterlibatan tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk memperoleh posisi, melainkan untuk mendorong pembaruan yang dapat meningkatkan manfaat lembaga multilateral bagi seluruh negara anggota, terutama negara berkembang.
Salah satu upaya yang sedang dilakukan adalah pencalonan Indonesia sebagai anggota badan auditor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui peran tersebut, Indonesia ingin berkontribusi dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan organisasi internasional. Fungsi audit dipandang penting untuk memastikan penggunaan sumber daya berlangsung secara bertanggung jawab, efisien, serta sesuai dengan mandat dan aturan yang telah disepakati bersama.
Semangat serupa juga menjadi dasar pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029-2030. Indonesia ingin memperjuangkan agar Dewan Keamanan dapat bekerja lebih efektif, representatif, transparan, dan demokratis. Perbaikan itu dinilai diperlukan agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan dinamika serta aspirasi masyarakat internasional, termasuk kepentingan negara-negara yang selama ini memiliki ruang terbatas dalam proses pengambilan keputusan global.
Indonesia menyatakan akan terus mendorong PBB dan berbagai lembaga multilateral lainnya, termasuk WHO, agar menjalankan mandat secara lebih efektif, efisien, dan representatif. Dorongan tersebut mencakup penguatan koordinasi, peningkatan keterbukaan, serta penyesuaian kebijakan dengan tantangan global yang terus berkembang. Pada saat yang sama, Indonesia menekankan pentingnya penerapan hukum internasional dan kesepakatan bersama secara adil bagi semua negara. Prinsip kesetaraan tersebut menjadi landasan agar tata kelola global tidak dipengaruhi standar ganda, melainkan berorientasi pada kepentingan bersama dan penghormatan terhadap kedaulatan setiap negara.
Proses pemilihan Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dijadwalkan menjadi salah satu agenda penting dalam tata kelola kesehatan global. Dalam proses tersebut, Budi Gunadi Sadikin disebut akan bersaing dengan enam kandidat lain untuk memimpin lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa itu. Pemilihan dijadwalkan berlangsung pada Mei 2027, sehingga setiap kandidat memiliki waktu untuk menyampaikan visi, pengalaman, serta agenda yang ditawarkan kepada negara-negara anggota.
Pergantian kepemimpinan WHO berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Direktur Jenderal saat ini, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ia dijadwalkan mengakhiri masa jabatannya pada 15 Agustus 2027. Dengan demikian, pemilihan pada Mei akan menjadi tahapan penting sebelum dimulainya periode kepemimpinan berikutnya. Mekanisme tersebut juga memberikan kesempatan bagi negara anggota untuk menilai kapasitas para kandidat dalam menghadapi persoalan kesehatan lintas negara, termasuk kesiapsiagaan pandemi, pemerataan akses layanan, dan penguatan sistem kesehatan.
Selain Budi, sumber mencantumkan sejumlah nama yang ikut dalam persaingan. Salah satunya adalah Hans Kluge, mantan Direktur Regional WHO untuk Eropa yang diusulkan oleh Belgia. Kandidat lainnya ialah Hanan Al-Kuwari, mantan Menteri Kesehatan Qatar. Nama berikutnya adalah Hanan Balkhy, yang menjabat sebagai Direktur Regional WHO untuk Mediterania Timur. Ketiga nama tersebut tercatat bersama kandidat lain dalam daftar yang akan mengikuti proses pemilihan.
Pemilihan ini tidak hanya berkaitan dengan pergantian pejabat tertinggi WHO, tetapi juga dengan arah kebijakan organisasi pada tahun-tahun mendatang. Direktur jenderal terpilih akan menghadapi tanggung jawab untuk memperkuat koordinasi antarnegara, merespons keadaan darurat kesehatan, serta menjaga perhatian terhadap kebutuhan negara berkembang. Karena itu, agenda pada Mei 2027 menjadi momentum penting untuk menentukan kepemimpinan WHO pada periode berikutnya. Penetapan hasilnya tetap bergantung pada proses dan keputusan negara-negara anggota sesuai mekanisme yang berlaku.
Baca juga: Kemhan Perkuat Bela Negara dan Pembinaan Tenaga Ahli di Jawa Barat | Subuh Keliling, Aipda Dieko Aldillah Perkuat Kedekatan Polri dengan Jamaah di Sukanegara | Aiptu Budiansyah Laksanakan DDS dan Cooling System di Desa Pasir Jaya, Perkuat Kamtibmas
