Jakarta | Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti tantangan membangun Jakarta saat memberikan kuliah umum sekaligus meresmikan gedung Universitas Ciputra Jakarta di kawasan Rawa Buaya, Jakarta Barat, Kamis (15/10/2026). Dalam pandangannya, pembangunan ibu kota tidak cukup hanya mengandalkan keputusan atau kemampuan satu pihak. Kepercayaan dan kemauan untuk bekerja bersama menjadi unsur penting agar berbagai pihak dapat menghadapi tantangan kota secara terbuka.
Pramono menekankan bahwa upaya membangun Jakarta memerlukan kolaborasi, termasuk dengan kalangan pengusaha. Keterlibatan berbagai pihak, menurut kerangka pandangan tersebut, perlu didasari tujuan bersama dan hubungan saling percaya. Kerja sama tidak semestinya dipandang semata-mata sebagai ruang untuk mengutamakan kepentingan pribadi. Sebaliknya, para pihak perlu bersedia mendengar, berdialog, dan mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas dalam menghadapi persoalan pembangunan.
Ia juga menyinggung ego kepemimpinan sebagai salah satu tantangan yang dapat menghambat kerja bersama. Ketika kepentingan pribadi atau keinginan untuk menonjol lebih diutamakan, ruang untuk membangun kepercayaan dan menyatukan pandangan dapat menyempit. Karena itu, kepemimpinan dalam konteks pembangunan kota perlu memberi tempat bagi komunikasi dan keterlibatan pihak lain, tanpa mengabaikan tanggung jawab masing-masing. Sikap terbuka menjadi penting agar perbedaan perspektif tidak langsung berubah menjadi penghalang.
Pembahasan tersebut menempatkan pembangunan Jakarta sebagai proses yang menuntut lebih dari sekadar gagasan atau rencana. Ada kebutuhan untuk membangun kepercayaan di pihak-pihak yang memiliki peran dan kepentingan berbeda, sekaligus menjaga agar tujuan bersama tetap menjadi perhatian. Pramono menyampaikan pandangan itu dalam kegiatan di lingkungan perguruan tinggi, yang juga menandai peresmian gedung kampus. Dengan demikian, pesan utamanya berpusat pada pentingnya mengurangi ego kepemimpinan dan membuka ruang kolaborasi sebagai tantangan dalam membangun ibu kota.
Pramono Anung menyoroti ego sebagai salah satu persoalan yang dapat muncul dalam kepemimpinan. Menurutnya, sikap terlalu mempersoalkan serangan atau kritik berisiko mengalihkan perhatian dari hal yang lebih utama, yakni menjalankan tugas dan bekerja bagi Jakarta. Ia menyampaikan bahwa dirinya berusaha tidak lagi terbebani oleh serangan yang diterima selama menjabat sebagai gubernur. Baginya, pekerjaan untuk kota dan warganya menjadi perhatian utama, bukan bagaimana dirinya menanggapi setiap serangan.
Pramono mengungkapkan sikap tersebut dengan santai. “Kalau saya, mungkin udah nggak punya ego, jadi saya nyantai aja. Diserang juga oke, nggak diserang juga nggak apa-apa,” ujarnya. Ucapan itu menggambarkan cara ia menempatkan serangan yang datang sebagai sesuatu yang tidak perlu terus dipersoalkan. Ia menekankan bahwa dirinya memilih untuk tetap menjalankan pekerjaan, baik ketika diserang maupun ketika tidak ada serangan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pengalamannya bertugas sebagai gubernur Jakarta.
Ia juga menyinggung dinamika di Jakarta melalui seloroh mengenai banyaknya “suhu” dan “pesilat”. Istilah itu ia gunakan ketika berbicara tentang beragam orang yang ditemui di lingkungan kepemimpinan dan kehidupan kota. Pramono kemudian menyebut dirinya sebagai pesilat lama. Ucapan tersebut disampaikan sebagai seloroh, tanpa mengubah pokok sikap yang ia jelaskan mengenai ego dan serangan terhadap dirinya. Ia tidak mempersoalkan serangan itu dan menyatakan tetap berfokus pada tugasnya.
Dalam pandangannya, pengalaman menghadapi beragam tanggapan merupakan bagian dari menjalankan tanggung jawab sebagai gubernur. Namun, ia memilih untuk tidak menjadikan serangan sebagai pusat perhatian. Pernyataan itu menempatkan kerja bagi Jakarta sebagai prioritas yang lebih penting daripada urusan pribadi atau respons terhadap kritik. Dengan demikian, ia menjelaskan sikapnya secara langsung: dirinya merasa dapat bersikap santai terhadap serangan, sementara tugas untuk kota tetap harus dijalankan. Ia juga tidak memberi uraian tambahan yang mengubah makna selorohnya tentang “suhu”, “pesilat”, dan dirinya sebagai pesilat lama. Penekanannya tetap pada sikap tidak membiarkan ego menghalangi pekerjaan sebagai pemimpin.Kepercayaan atau trust menjadi unsur penting dalam pemerintahan, terutama ketika kebijakan publik menyentuh kepentingan warga dan dunia usaha. Pramono Anung menekankan bahwa kepercayaan tidak cukup dibangun melalui pernyataan, tetapi perlu ditopang oleh proses yang terbuka dan dapat dipahami. Dalam konteks pembangunan Jakarta, keterbukaan membantu masyarakat melihat bagaimana keputusan dibuat, sekaligus memberi kepastian bahwa kewenangan dijalankan secara bertanggung jawab. Dengan demikian, transparansi bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bagian dari upaya memperkuat hubungan pemerintah, warga, dan pelaku usaha.
Salah satu contoh yang disoroti Pramono adalah proses perizinan, termasuk perizinan yang berkaitan dengan koefisien lantai bangunan (KLB). Proses seperti ini perlu berlangsung secara transparan agar pihak yang mengajukan izin mengetahui jalur dan pertimbangan yang berlaku. Keterbukaan juga penting untuk mempersempit ruang bagi praktik yang tidak semestinya, serta mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Pramono menyatakan telah menerbitkan Pergub Nomor 11 Tahun 2026 dengan tujuan membuat proses perizinan tersebut lebih transparan. Pernyataan itu menempatkan pembenahan tata kelola sebagai salah satu cara untuk menjaga kepercayaan publik.
Dalam penjelasannya, Pramono menggambarkan langkah tersebut sebagai pembatasan terhadap kewenangan dirinya sendiri. Ia mengatakan, “Saya sebenarnya memotong tangan saya sendiri, saya memotong kewenangan saya sendiri,” untuk menegaskan bahwa transparansi menuntut pemimpin bersedia membatasi ruang diskresi yang dimilikinya. Pernyataan ini menyoroti bahwa kepercayaan tumbuh ketika kewenangan tidak digunakan tanpa batas, melainkan dijalankan dalam proses yang lebih terbuka. Bagi pemerintahan, komitmen semacam itu dapat menjadi sinyal bahwa aturan dan prosedur dimaksudkan untuk memberi kejelasan, bukan untuk membuka peluang perlakuan yang berbeda. Upaya memperjelas proses perizinan pun menjadi bagian dari pembangunan Jakarta yang bertumpu pada akuntabilitas dan kepercayaan.
Bagi Pramono Anung, kepercayaan menjadi modal penting ketika pemerintah dan pihak swasta berupaya membangun Jakarta bersama. Kerja sama tidak cukup hanya bertumpu pada kepentingan masing-masing; hubungan yang sehat juga memerlukan keyakinan bahwa setiap pihak dapat menjalankan perannya secara bertanggung jawab. Dengan dasar kepercayaan, komunikasi dapat berlangsung lebih terbuka dan kebutuhan pembangunan dapat dibicarakan tanpa prasangka berlebihan. Pemerintah memiliki tanggung jawab mengelola kepentingan publik, sementara pengusaha dapat berkontribusi melalui kegiatan dan kapasitas yang dimilikinya. Keduanya perlu melihat kolaborasi sebagai ruang untuk bekerja, bukan sebagai hubungan yang sejak awal dipenuhi kecurigaan.
Pramono berharap hubungan pemerintah dengan pengusaha berlangsung setara. Kesetaraan berarti para pihak dapat menyampaikan pandangan dan kebutuhan secara wajar, serta membangun pemahaman melalui komunikasi yang saling menghormati. Harapan tersebut bukan berarti menghapus perbedaan fungsi maupun tanggung jawab di pemerintah dan dunia usaha. Pemerintah tetap menjalankan kewenangannya, sedangkan pihak swasta beroperasi dengan kepentingan serta pertimbangannya sendiri. Namun, perbedaan itu tidak semestinya membuat interaksi menjadi timpang atau menutup kesempatan untuk membahas bentuk kerja sama yang bermanfaat bagi Jakarta. Sikap saling percaya dapat membantu menjaga hubungan agar tetap proporsional dan produktif.
Ia juga menginginkan agar langkah bersama tidak terhambat oleh hal-hal yang tidak perlu. Harapan ini menekankan pentingnya hubungan kerja yang jelas, terbuka, dan berorientasi pada komunikasi, sehingga energi para pihak dapat diarahkan pada upaya membangun kota. Hambatan yang tidak diperlukan berisiko menambah jarak pemerintah dan pengusaha, padahal kepercayaan dapat menjadi landasan untuk saling memahami. Karena itu, Pramono menempatkan hubungan setara dan kepercayaan sebagai unsur penting dalam keterlibatan pemerintah serta swasta. Pandangan tersebut merupakan harapan mengenai cara kedua pihak berhubungan dan bekerja sama, bukan klaim bahwa kolaborasi telah menghasilkan capaian tertentu atau bahwa kebijakan tertentu telah ditetapkan.
Baca juga: Persija Jakarta Menyambut Java United di Bali Setelah Keluar dari SUGBK | Krisis Air di Jakarta Akibat Dampak El Nino | Pendidikan Pascasarjana Terbaik: Beasiswa LPDP Jakarta Siap Dialokasikan
