Jakarta | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya masalah dalam penyaluran bantuan pendidikan melalui Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2026, sebanyak 320 mahasiswa yang telah meninggal dunia masih tercatat sebagai penerima KIP Kuliah pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Penyaluran dana kepada penerima yang tidak lagi memenuhi kriteria tersebut tercatat mencapai Rp2,7 miliar.
Temuan ini menunjukkan bahwa proses pemutakhiran dan verifikasi data penerima bantuan pendidikan masih menghadapi persoalan. Data mahasiswa penerima semestinya diperiksa secara berkala agar status penerima sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ketidaksesuaian pencatatan dapat memengaruhi ketepatan sasaran program sekaligus meningkatkan risiko penggunaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan.
Dalam laporan pemeriksaannya, BPK menempatkan persoalan penyaluran KIP Kuliah tersebut sebagai salah satu dari 93 permasalahan belanja yang ditemukan dalam pemeriksaan semester pertama 2026. Permasalahan itu tidak hanya berkaitan dengan satu program atau satu instansi, tetapi mencakup berbagai pengelolaan belanja pemerintah pada sejumlah kementerian dan lembaga.
Secara keseluruhan, 93 permasalahan belanja tersebut memiliki nilai Rp355,16 miliar dan tersebar pada 53 kementerian atau lembaga. Nilai itu menggambarkan besarnya cakupan permasalahan yang perlu ditindaklanjuti oleh masing-masing entitas pemerintah. BPK mengharapkan kementerian dan lembaga terkait melakukan perbaikan administrasi, memperkuat pengawasan, serta menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan sesuai ketentuan.
Kasus mahasiswa yang telah meninggal tetapi masih tercatat sebagai penerima KIP Kuliah menjadi bagian penting dari temuan tersebut karena menyangkut akurasi data dan efektivitas penyaluran bantuan. Pemerintah perlu memastikan pembaruan basis data dilakukan secara terintegrasi, termasuk melalui pencocokan informasi kependudukan dan data akademik. Langkah itu diperlukan agar bantuan pendidikan dapat diterima oleh mahasiswa yang benar-benar berhak serta pengelolaan anggaran berlangsung lebih tertib dan akuntabel.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap bahwa pengelolaan belanja bantuan sosial Program Indonesia Pintar pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah belum memadai. Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam penyaluran bantuan kepada penerima. Kondisi pengelolaan yang belum memadai itu menyebabkan terjadi kelebihan penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar kepada 19.331 penerima.
Nilai kelebihan penyaluran yang ditemukan BPK mencapai Rp12,37 miliar. Temuan tersebut berkaitan dengan adanya penerima yang tercatat memperoleh bantuan Program Indonesia Pintar dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tetapi pada saat yang sama juga menerima bantuan Program Indonesia Pintar dari Kementerian Agama. Dengan demikian, penerima yang sama mendapatkan bantuan serupa dari dua kementerian.
Selain penerima yang juga memperoleh bantuan dari Kementerian Agama, BPK menemukan adanya penerima yang telah diberi penandaan oleh pemerintah daerah karena mendapatkan bantuan serupa. Penandaan tersebut menjadi bagian dari kondisi yang disebut dalam temuan pemeriksaan terkait kelebihan penyaluran. Kedua keadaan itu, yaitu penerimaan bantuan dari Kementerian Agama dan adanya penandaan dari pemerintah daerah, disebut sebagai penyebab kelebihan penyaluran kepada 19.331 penerima dengan nilai Rp12,37 miliar.
Temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa persoalan penyaluran bantuan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan ketepatan sasaran, tetapi juga kualitas dan konsistensi data penerima. Dalam pemeriksaan lanjutan, terdapat potensi kelebihan penyaluran kepada 86.337 penerima dengan nilai mencapai Rp80,75 miliar. Data tersebut memerlukan penelusuran lebih lanjut karena mencakup penerima yang nomor induk kependudukannya tidak padan, berstatus nonaktif, atau terdeteksi mengalami duplikasi.
Ketidakpadanan nomor induk kependudukan dapat menyulitkan proses verifikasi identitas dan memastikan bahwa bantuan diterima oleh orang yang tepat. Sementara itu, status nonaktif maupun data ganda menunjukkan perlunya pemutakhiran basis data secara berkala. Tanpa rekonsiliasi yang memadai, terdapat risiko dana disalurkan kepada pihak yang tidak lagi memenuhi persyaratan atau kepada penerima yang tercatat lebih dari satu kali.
BPK juga mengidentifikasi potensi kelebihan penyaluran dengan nilai yang jauh lebih besar, yakni Rp3,83 triliun. Nilai tersebut berkaitan dengan sekitar 5,3 juta penerima yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional pada desil 6 hingga 10 atau tidak memiliki informasi desil. Kelompok desil tersebut perlu dikaji karena menggambarkan tingkat kesejahteraan yang berada di atas kelompok prioritas penerima bantuan, sedangkan ketiadaan data desil membuat kondisi sosial ekonomi penerima tidak dapat dinilai secara memadai.
Temuan ini menegaskan pentingnya sinkronisasi data kependudukan, data pendidikan, dan basis data sosial ekonomi nasional. Pemerintah perlu memastikan kriteria penerima diterapkan secara konsisten, memperbaiki data yang tidak lengkap, serta melakukan validasi sebelum dan sesudah penyaluran. Langkah tersebut dibutuhkan agar anggaran pendidikan benar-benar menjangkau mahasiswa dan peserta didik yang memenuhi ketentuan.
Selain persoalan kelebihan penyaluran, audit mencatat dana Program Indonesia Pintar senilai Rp535,46 miliar untuk 627.314 penerima belum diaktivasi. Akibatnya, dana tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh penerima yang telah ditetapkan. Percepatan aktivasi, penyampaian informasi kepada penerima, serta pemantauan oleh pihak terkait menjadi langkah penting agar bantuan tidak tertahan dan manfaat program dapat diterima sesuai tujuan.
BPK merekomendasikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) dan penyaluran KIP Kuliah. Rekomendasi tersebut diarahkan untuk memperkuat ketepatan sasaran, meningkatkan akurasi data penerima, serta memastikan dana bantuan tersalurkan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
Pertama, kementerian perlu meninjau kembali petunjuk teknis pelaksanaan PIP. Peninjauan ini mencakup pengaturan periode pengambilan data dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang digunakan dalam proses verifikasi dan validasi calon penerima. Kejelasan batas waktu dan mekanisme pemutakhiran data diperlukan agar perubahan kondisi sosial ekonomi peserta didik dapat tercermin sebelum penetapan penerima dilakukan.
Kedua, BPK meminta kementerian menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), termasuk informasi desil kesejahteraan, sebagai salah satu sumber utama penetapan sasaran. Pemanfaatan data tersebut perlu disertai pencocokan dengan data pendidikan dan pemeriksaan terhadap kemungkinan penerima yang tidak lagi memenuhi persyaratan. Integrasi lintas data diharapkan dapat mengurangi risiko salah sasaran, penerima ganda, maupun bantuan yang diterima oleh pihak yang tidak berhak.
Ketiga, perlu ditetapkan kebijakan relaksasi aktivasi rekening penerima dengan mempertimbangkan kendala geografis, akses perbankan, dan kondisi khusus penerima. Kebijakan ini harus tetap memiliki batas waktu, kriteria, serta mekanisme pengawasan yang jelas agar tidak mengurangi akuntabilitas penyaluran.
Keempat, perjanjian kerja sama dengan bank penyalur perlu ditinjau, terutama mengenai sanksi atas kelalaian dan batas maksimal pelaporan akhir program. Ketentuan yang lebih tegas diperlukan untuk menentukan nilai dana yang benar-benar tersalur serta besaran bantuan yang wajib dikembalikan ke kas negara.
Secara umum, BPK juga mendorong kementerian dan lembaga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, satuan pendidikan, bank penyalur, serta pihak terkait lainnya. Perbaikan pendataan harus dilakukan secara berkelanjutan, sementara kelebihan pembayaran atau dana yang tidak semestinya diterima perlu dipulihkan melalui penyetoran ke kas negara. Langkah tersebut penting untuk memperkuat tata kelola, transparansi, dan efektivitas program bantuan pendidikan.
Baca juga: Inovasi Marketplace Bahan Baku untuk Program Makan Bergizi | Program POLIRAN, Bhabinkamtibmas Sukanagara Sambangi Warga dan Perkuat Kamtibmas | Penyelesaian Masalah Konsumen Wuling di Surabaya
