Jakarta | Gerakan Nurani Bangsa mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Desakan ini disampaikan ketika kebakaran meluas di sejumlah wilayah Indonesia dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Ketua Gerakan Nurani Bangsa, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, menyampaikan pesan kebangsaan di Jakarta pada Selasa. Dalam pesan tersebut, ia menekankan perlunya langkah yang sepadan dengan luasnya persoalan, bukan penanganan yang terbatas atau berjalan sendiri-sendiri. Penetapan status bencana nasional dipandang sebagai salah satu cara untuk memperkuat respons pemerintah terhadap situasi yang terus berkembang.
Menurut Sinta, status tersebut diperlukan agar penanganan karhutla berlangsung lebih serius, terintegrasi, dan menyeluruh. Dengan pengakuan sebagai bencana nasional, koordinasi penanganan diharapkan dapat mencakup berbagai wilayah terdampak dan menyatukan upaya pemerintah dalam menghadapi kebakaran. Pendekatan terpadu juga penting agar tindakan darurat, perlindungan masyarakat, dan pemulihan dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari respons yang saling berkaitan. Desakan ini mencerminkan perhatian terhadap skala kebakaran serta kebutuhan untuk memastikan bahwa penanganan tidak terhambat oleh pembagian tanggung jawab atau respons yang tidak selaras.
Selain memperkuat koordinasi, penetapan status bencana nasional diharapkan mempercepat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terdampak. Warga yang menghadapi konsekuensi kebakaran membutuhkan perhatian terhadap kebutuhan mendasar mereka, dan pemerintah perlu memastikan bantuan dapat diberikan secara tepat waktu. Karena itu, penanganan tidak hanya berfokus pada upaya menghadapi api, tetapi juga pada kondisi serta kebutuhan orang-orang yang terkena dampaknya. Pesan Gerakan Nurani Bangsa menempatkan keselamatan dan pemenuhan hak warga sebagai bagian penting dari respons terhadap karhutla. Pemerintah didorong mengambil langkah yang menyeluruh, dengan koordinasi yang kuat dan perhatian berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah terdampak.
Sinta menyampaikan bahwa karhutla yang berlangsung lama membawa dampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Paparan asap selama kebakaran dapat memicu berbagai gangguan, mulai dari infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), asma, gangguan paru, hingga iritasi mata. Dampak tersebut menunjukkan bahwa persoalan karhutla tidak hanya berkaitan dengan api dan kawasan yang terbakar, tetapi juga dengan kondisi warga yang harus menjalani keseharian di tengah asap. Ketika kebakaran terus berlangsung, paparan yang dialami masyarakat pun menjadi bagian dari masalah yang perlu ditangani. Gangguan kesehatan ini dapat membatasi kenyamanan dan kemampuan warga untuk beraktivitas seperti biasa.
Selain berpengaruh pada kesehatan, asap dan kebakaran juga menghambat kegiatan sehari-hari. Sinta menyoroti bahwa pendidikan terdampak, sehingga kegiatan belajar tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pelayanan publik turut menghadapi hambatan, sementara warga juga mengalami gangguan dalam menjalankan mata pencaharian. Dengan demikian, dampak karhutla menjalar ke berbagai kebutuhan masyarakat, bukan hanya dirasakan oleh mereka yang mengalami gangguan kesehatan. Kegiatan pendidikan, akses terhadap pelayanan, dan pekerjaan sama-sama menjadi bagian dari kehidupan yang terganggu ketika kebakaran berlangsung dalam waktu lama. Situasi ini memperlihatkan luasnya konsekuensi karhutla terhadap keseharian warga.
Gangguan-gangguan tersebut saling berkaitan dan dapat menambah beban masyarakat. Warga perlu menghadapi risiko kesehatan sekaligus perubahan pada kegiatan belajar, pelayanan publik, dan sumber penghidupan. Karena itu, penanganan karhutla perlu memperhatikan dampak yang dirasakan masyarakat secara menyeluruh, termasuk kebutuhan untuk mengurangi paparan asap serta memulihkan aktivitas yang terhambat. Penyampaian Sinta menegaskan bahwa lamanya kebakaran menjadi perhatian penting karena dampaknya tidak berhenti pada saat api muncul. Selama kebakaran dan asap masih mengganggu, kesehatan serta rutinitas warga tetap berisiko terdampak. Respons terpadu perlu mempertimbangkan hubungan gangguan kesehatan dan terhambatnya kegiatan masyarakat, agar penanganan tidak hanya berfokus pada kebakaran, tetapi juga pada konsekuensinya bagi kehidupan sehari-hari.
Kementerian Kehutanan mencatat 11.772 titik panas hingga 11 Oktober 2026. Data tersebut mencakup titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sedang, dan tinggi, sehingga tidak seluruhnya dapat diperlakukan sebagai bukti kebakaran yang telah terkonfirmasi. Meski demikian, jumlah dan sebarannya menjadi indikator penting untuk memantau risiko kebakaran hutan dan lahan serta menentukan wilayah yang memerlukan pemeriksaan lapangan. Titik-titik panas dilaporkan tersebar di Kalimantan dan Sumatera, juga di Papua Barat, Papua Selatan, Maluku, serta Maluku Utara. Sebaran lintas pulau ini menunjukkan bahwa pemantauan dan upaya pengendalian perlu mempertimbangkan kondisi setempat, termasuk akses, cuaca, dan kedekatan dengan permukiman.
Besarnya kejadian juga berkaitan dengan paparan terhadap masyarakat. Menurut data Kementerian Kesehatan, sekitar 12,5 juta penduduk di Kalimantan dan Sumatera terdampak karhutla. Dampak terhadap warga dapat berlangsung bersamaan dengan tekanan pada ekosistem, terutama ketika api meluas atau asap bertahan dalam waktu lama. Karena itu, angka titik panas tidak hanya menggambarkan aktivitas kebakaran yang perlu ditangani, tetapi juga membantu menjelaskan skala persoalan kesehatan dan lingkungan. Informasi tersebut dapat menjadi dasar untuk memperkuat pemantauan kualitas udara, menyampaikan peringatan kepada masyarakat, dan mengarahkan dukungan kepada daerah yang menghadapi paparan lebih besar.
Di lingkungan, karhutla dapat merusak habitat satwa dan mengurangi ruang hidup serta sumber pakan bagi berbagai jenis hewan. Kebakaran juga meningkatkan emisi gas rumah kaca, sementara kerusakan vegetasi dan lapisan permukaan tanah dapat menurunkan kualitas tanah. Pada saat yang sama, krisis air bersih menjadi salah satu dampak yang perlu diperhatikan, baik akibat terganggunya sumber air maupun meningkatnya kebutuhan warga selama kejadian. Dampak asap bahkan dilaporkan melintasi batas negara hingga Malaysia dan Singapura. Hal ini menegaskan bahwa pencemaran udara dari karhutla dapat memiliki jangkauan regional. Rangkaian dampak tersebut memperlihatkan perlunya penanganan terpadu yang menghubungkan pemantauan titik panas, perlindungan masyarakat, pemulihan lingkungan, dan koordinasi lintas wilayah.
Gerakan Nurani Bangsa mendesak pemerintah agar perlindungan terhadap warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menjadi prioritas, seiring meluasnya dampak asap dan gangguan kehidupan sehari-hari. Organisasi tersebut meminta peningkatan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, cepat, dan berkelanjutan, terutama di wilayah yang terpapar asap. Pemeriksaan serta penanganan gangguan pernapasan dan keluhan kesehatan lain perlu tersedia tanpa hambatan, termasuk bagi warga yang sulit mengakses fasilitas medis.
Perhatian khusus, menurut desakan itu, perlu diberikan kepada perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya. Mereka dapat menghadapi risiko kesehatan dan keterbatasan perlindungan yang lebih besar ketika kebakaran berlangsung. Gerakan Nurani Bangsa juga mengharapkan informasi mengenai layanan kesehatan disampaikan secara jelas, sementara kebutuhan warga terdampak dipantau agar bantuan dapat menjangkau mereka secara tepat.
Dalam aspek akuntabilitas, kelompok tersebut meminta penegakan hukum dilakukan secara adil, transparan, dan berdasarkan bukti terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran. Pemeriksaan, proses hukum, dan penyampaian perkembangannya perlu terbuka bagi publik, tanpa perlakuan istimewa. Desakan ini secara khusus menyoroti dugaan keterlibatan korporasi, seraya menekankan bahwa tanggung jawab harus ditentukan melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Komunikasi pemerintah pun diminta diperbaiki melalui informasi yang konsisten, mudah dipahami, dan berkala mengenai kondisi, risiko, upaya penanganan, serta perkembangan penyelidikan. Langkah ini diharapkan mengurangi kebingungan dan membantu warga mengambil keputusan untuk melindungi diri.
Gerakan Nurani Bangsa juga mengharapkan pemerintah membuka akses bagi bantuan internasional apabila dukungan tersebut diperlukan, dengan koordinasi yang jelas dan mengutamakan kebutuhan warga. Pada saat yang sama, pencegahan jangka panjang dinilai penting agar kejadian serupa tidak terus berulang. Organisasi itu meminta penguatan pengawasan dan kesiapsiagaan, serta pelarangan penggunaan api untuk membuka lahan perkebunan skala besar.
Baca juga: TNI Salurkan Dukungan Peralatan Penanganan Karhutla ke Kalimantan Tengah | Gelap Malam Tak Jadi Penghalang, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Kembali Berjibaku Hadang Karhutla Hingga Dini Hari | TNI Gencarkan Penyuluhan Door to Door Cegah Karhutla di Kabupaten Sambas
