Jakarta | Forum ketujuh Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Forum (BRITACOF) resmi dibuka di Jakarta, Indonesia, pada Selasa lalu. Penyelenggaraan forum ini menempatkan ibu kota Indonesia sebagai titik pertemuan bagi negara-negara yang tergabung dalam program Belt and Road Initiative (BRI) untuk membahas kerja sama di bidang administrasi perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia bertindak sebagai tuan rumah kegiatan tersebut.
Forum mengangkat tema “Smart Taxation, Shared Prosperity”. Tema ini menekankan keterkaitan administrasi pajak yang semakin cerdas dan tujuan kemakmuran bersama. Melalui pertemuan lintas negara, para peserta memperoleh ruang untuk bertukar pandangan mengenai tantangan serta pendekatan dalam mengelola perpajakan. Penyelenggaraan forum juga mencerminkan kebutuhan akan koordinasi antarpemerintah, terutama ketika hubungan ekonomi dan aktivitas usaha melintasi batas negara.
Tujuan utama BRITACOF adalah memperkuat kerja sama perpajakan di negara-negara peserta BRI. Kolaborasi tersebut dapat mendukung komunikasi yang lebih baik antarlembaga administrasi pajak serta membantu negara-negara memahami praktik dan perkembangan kebijakan satu sama lain. Pertukaran pengalaman menjadi bagian penting dari upaya membangun administrasi yang mampu merespons perubahan ekonomi dan kebutuhan masyarakat secara lebih efektif.
Sebagai tuan rumah, DJP Indonesia memfasilitasi penyelenggaraan forum yang mempertemukan para pemangku kepentingan dari negara-negara peserta. Kehadiran forum di Jakarta sekaligus memberi kesempatan bagi Indonesia untuk terlibat dalam pembahasan mengenai penguatan tata kelola perpajakan dan layanan kepada wajib pajak. Fokus pada layanan menjadi relevan karena administrasi pajak tidak hanya berkaitan dengan penerimaan negara, tetapi juga dengan cara otoritas memberikan informasi, kemudahan, dan kepastian bagi masyarakat serta pelaku usaha.
Dengan tema dan tujuan tersebut, BRITACOF ketujuh menyediakan wadah untuk mendorong dialog berkelanjutan tentang administrasi perpajakan. Kerja sama yang dibangun melalui forum ini diharapkan membantu memperluas pemahaman bersama dan memperkuat kapasitas antarlembaga. Pembukaan di Jakarta menandai dimulainya rangkaian pembahasan yang berorientasi pada kolaborasi, penerapan pendekatan perpajakan yang cerdas, serta upaya menciptakan manfaat bersama bagi negara-negara peserta dan para wajib pajak.
Forum Perpajakan Belt and Road di Jakarta mempertemukan lebih dari 300 peserta dengan latar belakang dan kepentingan yang beragam. Hadir dalam forum tersebut pimpinan otoritas perpajakan dari hampir 40 negara dan wilayah, yang membawa pengalaman serta perspektif mengenai pengelolaan pajak di lingkungan ekonomi masing-masing. Kehadiran mereka menjadi ruang untuk bertukar pandangan tentang tantangan administrasi perpajakan dan kebutuhan wajib pajak di tengah perubahan kegiatan ekonomi lintas batas. Peserta juga mencakup perwakilan delapan organisasi internasional, sehingga pembahasan memperoleh masukan dari lembaga yang bekerja pada berbagai bidang terkait. Selain itu, delegasi perusahaan multinasional dari Tiongkok dan sejumlah negara lain turut mengikuti rangkaian kegiatan. Komposisi ini menghubungkan pembuat kebijakan, organisasi internasional, dan pelaku usaha dalam satu forum untuk membahas isu perpajakan yang berdampak pada pemerintah maupun kegiatan bisnis.
Selama tiga hari, agenda diskusi berfokus pada digitalisasi administrasi perpajakan, peningkatan layanan bagi wajib pajak, serta penguatan kapasitas melalui kerja sama. Digitalisasi menjadi salah satu perhatian karena pemanfaatan teknologi dapat mendukung proses administrasi yang lebih teratur dan memudahkan interaksi otoritas pajak dengan masyarakat serta dunia usaha. Para peserta juga membahas bagaimana layanan perpajakan dapat dikembangkan agar lebih responsif terhadap kebutuhan wajib pajak. Di sisi lain, penguatan kapasitas melalui kolaborasi memberi kesempatan bagi negara dan lembaga peserta untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, serta pendekatan dalam menangani persoalan administrasi. Rangkaian topik tersebut mencerminkan keterkaitan pembaruan sistem, mutu layanan, dan kemampuan institusi dalam menjalankan fungsi perpajakan.
Forum ini turut menghadirkan dialog pelaku usaha yang secara khusus membahas cara memperbaiki layanan bagi wajib pajak. Dalam dialog tersebut, perspektif perusahaan multinasional menjadi bagian dari percakapan mengenai pengalaman berinteraksi dengan administrasi pajak dan ruang perbaikan yang dapat dipertimbangkan. Masukan dari kalangan usaha dapat membantu otoritas memahami kebutuhan pengguna layanan, sekaligus memperkaya pembahasan tentang penerapan digitalisasi dan peningkatan mutu pelayanan. Pertemuan perwakilan pemerintah, organisasi internasional, dan perusahaan juga membuka kesempatan untuk mengidentifikasi kepentingan bersama tanpa mengabaikan perbedaan kondisi tiap negara. Dengan cakupan peserta dan agenda yang luas, forum menyediakan ruang dialog untuk mendorong pertukaran praktik serta kerja sama yang dapat mendukung layanan perpajakan yang lebih baik bagi wajib pajak.Agenda forum mencakup peluncuran Tax Administration Product Portfolio (TAPP) 2.0 dan Taxpayer Service Product Portfolio (TSPP) 2.0. Kedua portofolio tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat perangkat kerja sama perpajakan di lingkungan Belt and Road Initiative. Selain peluncuran, penyelenggara akan memperkenalkan kompilasi 2026 yang memuat portofolio administrasi perpajakan dan layanan wajib pajak. Kompilasi ini menghimpun informasi mengenai pendekatan, perangkat, dan pengalaman yang relevan bagi administrasi pajak serta pelayanan kepada masyarakat. Materi tersebut ditujukan untuk membantu para peserta memahami pilihan praktik yang dapat dipelajari dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing yurisdiksi. Dengan demikian, agenda tidak hanya berisi pembahasan kebijakan, tetapi juga menyediakan rujukan praktis untuk mendukung pertukaran pengetahuan antarpeserta.
Rangkaian kerja sama juga meliputi pembaruan materi pelatihan Belt and Road Initiative Tax Administration Capacity Enhancement Group. Pembaruan ini diharapkan menjaga agar bahan pembelajaran tetap relevan bagi peningkatan kapasitas administrasi perpajakan. Di samping itu, penyelenggara akan menerbitkan laporan tahunan 2026 Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Mechanism (BRITACOM). Laporan tersebut menjadi salah satu sarana untuk mendokumentasikan perkembangan kerja sama dan menyajikan informasi bagi para anggota serta pemangku kepentingan. Bersama portofolio dan materi pelatihan, laporan tahunan dapat membantu membangun pemahaman bersama mengenai tantangan, pendekatan, serta perkembangan tata kelola perpajakan. Berbagai keluaran ini memperlihatkan bahwa forum menempatkan pengembangan kapasitas dan pertukaran pengalaman sebagai bagian penting dari kolaborasi.
Portofolio, kompilasi, materi pelatihan, dan laporan juga berfungsi merangkum praktik terbaik serta studi kasus. Himpunan pengalaman tersebut dapat menjadi acuan bagi yurisdiksi untuk menyelaraskan aturan administrasi perpajakan, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan ketentuan masing-masing. Rujukan bersama juga diarahkan untuk memperkuat pengakuan timbal balik atas standar perpajakan. Tujuannya bukan sekadar menghasilkan dokumen, melainkan menyediakan perangkat kerja yang dapat dipakai dalam pembahasan dan penerapan kebijakan. Melalui perangkat tersebut, negara dan otoritas yang terlibat diharapkan memperoleh model penerapan praktis untuk meningkatkan kualitas administrasi dan layanan kepada wajib pajak. Hasil yang diharapkan adalah dukungan bagi tata kelola perpajakan yang lebih kuat sekaligus iklim usaha yang lebih kondusif. Keseragaman rujukan dan pemahaman atas praktik yang beragam dapat membantu kerja sama berjalan lebih terarah, mendukung kepastian, serta membuka ruang bagi peningkatan layanan lintas yurisdiksi.
Kerja sama perpajakan dalam kerangka Belt and Road Initiative memperoleh wadah multilateral melalui Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Mechanism, atau BRITACOM. Tiongkok menggagas dan mendirikan mekanisme tersebut pada April 2019 untuk mendorong dialog dan kolaborasi antarotoritas perpajakan. Sejak dibentuk, BRITACOM berkembang sebagai salah satu platform multilateral penting bagi kerja sama perpajakan di bawah inisiatif tersebut, dengan keanggotaan yang mencakup 38 anggota dan 30 pengamat.
Keberadaan platform ini memungkinkan para pihak bertukar pengalaman mengenai kebijakan, administrasi, dan layanan perpajakan. Dalam konteks hubungan ekonomi lintas negara yang semakin erat, koordinasi perpajakan dapat membantu mengurangi ketidakpastian bagi pelaku usaha sekaligus memperkuat kemampuan otoritas dalam menghadapi persoalan bersama.
Baca juga: Kevin Hansen Dikenalkan sebagai Brand Ambassador Rallycross Dunia 2026 di Jakarta | Persija Jakarta Menyambut Java United di Bali Setelah Keluar dari SUGBK | Krisis Air di Jakarta Akibat Dampak El Nino
