Jakarta | Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu pendekatan untuk membantu menekan kemiskinan. Sektor pertanian mendapat perhatian karena dapat membuka peluang kerja, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan sumber penghasilan yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan dukungan yang tepat, warga tidak hanya menjadi penerima program, tetapi juga pelaku yang mengembangkan potensi ekonomi di lingkungannya.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar berpandangan bahwa pemberdayaan perlu diarahkan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan sosial. Bantuan tetap memiliki fungsi penting, terutama bagi keluarga yang menghadapi kondisi rentan, tetapi upaya jangka panjang perlu memperkuat kemampuan warga agar dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri. Dalam konteks pertanian, hal itu dapat diwujudkan melalui pengembangan keterampilan, akses terhadap sarana produksi, pendampingan usaha, serta dukungan agar hasil pertanian terserap pasar.
Muhaimin membahas evaluasi dan arah pemberdayaan tersebut bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Pembahasan lintas kementerian diperlukan agar program yang dirancang sesuai dengan kondisi setempat dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Pertanian memiliki karakter yang berbeda di setiap wilayah, sehingga dukungan bagi petani dan masyarakat perlu mempertimbangkan potensi komoditas, kapasitas produksi, akses pasar, serta tantangan yang dihadapi. Evaluasi bersama juga menjadi cara untuk menilai pelaksanaan program dan mengidentifikasi perbaikan yang dibutuhkan.
Pemerintah merencanakan penerapan program pemberdayaan di 88 kabupaten dan kota prioritas. Wilayah-wilayah tersebut tersebar di berbagai sektor, sehingga pelaksanaannya tidak terbatas pada pertanian, meskipun sektor ini dapat menjadi salah satu penggerak utama ekonomi masyarakat. Penentuan prioritas diharapkan membantu mengarahkan sumber daya kepada daerah yang membutuhkan dukungan lebih besar. Keberhasilan program akan bergantung pada koordinasi pemerintah pusat dan daerah, keterlibatan masyarakat, serta kesinambungan pendampingan. Dengan pendekatan yang berorientasi pada kemampuan dan peluang ekonomi lokal, pemberdayaan pertanian diharapkan memberi kontribusi nyata terhadap pengurangan kemiskinan, sekaligus memperkuat kemandirian keluarga dan komunitas dalam jangka panjang.
Penanggulangan kemiskinan dinilai akan lebih efektif apabila tidak hanya meringankan beban rumah tangga untuk sementara, tetapi juga membantu masyarakat memperkuat kemampuan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup. Bantuan dapat menjadi penyangga ketika keluarga menghadapi kebutuhan mendesak, namun upaya pemberdayaan diperlukan agar mereka memiliki peluang untuk memperoleh penghasilan yang lebih stabil. Dengan demikian, warga tidak terus bergantung pada dukungan pemerintah, melainkan secara bertahap mampu memenuhi kebutuhan dan merencanakan masa depan secara mandiri.
Muhaimin menjelaskan bahwa pemberdayaan memiliki sasaran yang lebih luas daripada sekadar mengurangi kesulitan hari ini. Salah satu tujuannya ialah mendorong keluarga yang berada dalam kondisi miskin agar dapat naik kelas menuju kelompok menengah. Perubahan tersebut membutuhkan proses, termasuk penguatan keterampilan, akses terhadap peluang usaha, dan dukungan yang sesuai dengan keadaan masyarakat. Kenaikan taraf hidup tidak dapat dipastikan hanya melalui satu program, tetapi memerlukan langkah berkelanjutan yang membuka ruang bagi keluarga untuk berkembang.
Dalam kerangka itu, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi bagian penting. UMKM dapat menyediakan sumber pendapatan bagi pelaku usaha maupun anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan produksi dan layanan. Pemberdayaan yang tepat dapat membantu usaha kecil memperbaiki kapasitas, memperluas pasar, serta menghadapi hambatan permodalan dan pengelolaan. Jika usaha tumbuh secara berkelanjutan, peluang kerja dan pendapatan keluarga juga berpotensi meningkat. Hasilnya diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi, bukan sekadar mendorong pertumbuhan usaha dalam jangka pendek.
Seiring kemampuan ekonomi rumah tangga membaik, kebutuhan untuk menerima subsidi atau bantuan sosial dapat berkurang. Karena itu, perubahan jumlah penerima bantuan dapat menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam upaya membangun kemandirian, dengan tetap memastikan dukungan tersedia bagi warga yang masih memenuhi kriteria dan membutuhkan perlindungan. Pengurangan penerima bukanlah hasil yang dapat diasumsikan telah tercapai, melainkan kemungkinan yang bergantung pada keberhasilan pemberdayaan dan kondisi tiap keluarga. Fokus kebijakan tetap perlu diarahkan pada peningkatan kesejahteraan, agar perpindahan dari kemiskinan berlangsung nyata, bertahap, dan tidak mengorbankan kelompok rentan.
Program pemberdayaan pertanian untuk menekan kemiskinan perlu dirancang dengan mempertimbangkan kondisi wilayah miskin sekaligus potensi ekonomi yang tersedia di setiap daerah. Pendekatan ini penting agar bantuan tidak berhenti pada penyediaan sarana, tetapi mampu mendorong kegiatan produktif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peluang pasar setempat. Pemerintah dapat memetakan tantangan yang dihadapi warga, seperti keterbatasan akses modal, keterampilan, atau infrastruktur, kemudian menghubungkannya dengan pilihan komoditas dan model usaha yang paling relevan. Dengan demikian, intervensi diharapkan memberi dampak langsung terhadap pendapatan rumah tangga, sekaligus membuka ruang bagi pengembangan usaha yang berkelanjutan.
Muhaimin menyebut sejumlah contoh kegiatan yang dapat dipertimbangkan, lain penanaman kopi, cabai, dan singkong, serta peternakan ayam. Ragam tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak harus menggunakan satu jenis kegiatan untuk seluruh daerah. Pemilihan program akan menyesuaikan komoditas unggulan masing-masing wilayah, termasuk kesesuaian lahan dan kemampuan masyarakat untuk mengelolanya. Di daerah yang memiliki peluang pada kopi, misalnya, dukungan dapat diarahkan pada pengembangan budidaya dan penguatan keterampilan petani. Sementara itu, cabai, singkong, atau ayam dapat menjadi pilihan di lokasi yang memiliki kondisi dan permintaan lebih mendukung. Penyesuaian ini membantu menjaga agar program bertumpu pada potensi lokal, bukan sekadar menyeragamkan bentuk bantuan.
Orientasi pada hasil yang cepat juga perlu ditempatkan dalam kerangka evaluasi. Evaluasi terhadap pelaksanaan selama dua tahun terakhir dapat menjadi dasar untuk menilai kegiatan yang berjalan efektif, kendala yang belum teratasi, serta kelompok masyarakat yang masih memerlukan dukungan. Hasil penilaian tersebut selanjutnya perlu diterjemahkan menjadi tindak lanjut yang lebih cepat dan konkret, bukan hanya menjadi catatan administratif. Setiap program dapat dilengkapi target yang jelas, tahapan pelaksanaan yang terukur, serta pemantauan berkala terhadap kemajuan usaha dan manfaatnya bagi warga. Dengan cara itu, pemerintah dapat mengidentifikasi hambatan lebih dini dan menyesuaikan dukungan bila diperlukan. Rangkaian langkah ini memungkinkan program pertanian lebih responsif terhadap kondisi daerah, sekaligus memperjelas kontribusinya terhadap pengurangan kemiskinan.Hilirisasi pertanian dipandang sebagai langkah jangka panjang untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat di wilayah miskin. Muhaimin mencontohkan pengolahan kelapa yang mencakup rangkaian kegiatan dari hulu hingga hilir, dan produknya telah berhasil menembus pasar ekspor. Model tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak cukup berhenti pada peningkatan produksi atau penanaman. Petani dan pelaku usaha setempat juga perlu memperoleh dukungan agar hasil panen dapat diolah, dikemas, dan dipasarkan dengan nilai yang lebih tinggi.
Pengalaman pengembangan kelapa itu direncanakan untuk diperbanyak atau direplikasi di daerah lain sebagai salah satu pola pemberdayaan. Penerapannya perlu menyesuaikan potensi wilayah, ketersediaan bahan baku, kemampuan masyarakat, serta akses terhadap pasar. Dengan demikian, program tidak sekadar menyalin satu jenis komoditas, tetapi mengambil pendekatan rantai usaha yang menyeluruh. Pemerintah dapat mendampingi tahap budidaya, menyediakan dukungan untuk pengolahan dasar, dan membantu pengembangan produk hingga siap dijual. Pengemasan yang layak dan pemahaman tentang sasaran konsumen juga menjadi bagian penting agar produk mampu bersaing, baik di pasar lokal maupun untuk ekspor.
Untuk menyusun langkah lanjutan, Muhaimin berencana mengundang para menteri terkait guna membahas lokasi program berdasarkan tingkat kemiskinan. Pertemuan tersebut juga akan digunakan untuk menentukan komoditas yang sesuai dengan karakter dan potensi masing-masing daerah, sekaligus memilih jenis kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat.
Baca juga: Apresiasi Prabowo untuk Kinerja Menteri Pertanian | DPR Persetuju Pagu Anggaran Kementerian Pertanian 2027 | Reaksi Pemerintah Kota Cimahi Terhadap Penjualan Rumah Massal Warga
