Jakarta | Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas yang membahas perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Rapat tersebut digelar secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin malam, 12 Oktober. Pertemuan ini menjadi forum untuk meninjau kondisi terkini serta langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang sedang berlangsung.
Dalam rapat terbatas itu, Presiden Prabowo secara khusus membahas perkembangan upaya pemadaman karhutla. Pembahasan diarahkan pada percepatan penanganan di lapangan agar kebakaran dapat segera dikendalikan. Format hybrid memungkinkan rapat berlangsung dengan kehadiran dari Istana Merdeka sekaligus partisipasi secara daring, tanpa mengubah fokus utama pertemuan terhadap penanganan karhutla.
Rapat tersebut menempatkan isu kebakaran hutan dan lahan sebagai pokok pembahasan. Presiden memimpin jalannya pertemuan untuk mendapatkan gambaran mengenai perkembangan pemadaman serta penanganan yang dilakukan terhadap karhutla. Dengan demikian, rapat terbatas pada Senin malam itu secara khusus berfokus pada perkembangan penanganan dan percepatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
Rapat terbatas di Istana Negara dihadiri secara langsung oleh sejumlah pejabat pemerintah dan pimpinan aparat. Mereka mengikuti pembahasan mengenai langkah percepatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk penguatan koordinasi pemerintah pusat, TNI, Polri, serta pemerintah daerah. Kehadiran para pejabat tersebut mencerminkan bahwa penanganan karhutla dipandang sebagai agenda lintas sektor yang memerlukan keputusan dan pelaksanaan terpadu.
Pejabat yang hadir langsung lain Menko Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Pertemuan itu juga diikuti Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto. Dari unsur pemerintahan di lingkungan Istana, hadir Mensesneg Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kehadiran unsur politik dan keamanan, pertahanan, serta administrasi pemerintahan memungkinkan pembahasan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kebijakan, pengerahan sumber daya, dan koordinasi operasional.
Selain itu, Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam Kementerian Kehutanan Satyawan Pudyatmoko turut hadir dalam pertemuan tersebut. Ia disebut sebagai calon Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional, sehingga keterlibatannya berkaitan dengan pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove yang memiliki peran penting dalam pencegahan serta pengendalian kebakaran.
Kepala BNPB, sejumlah pangdam, kapolda, dan gubernur dari wilayah terdampak mengikuti rapat melalui sambungan video-conference. Pola partisipasi ini memungkinkan pemerintah memperoleh laporan langsung mengenai kondisi lapangan, kebutuhan penanganan, serta hambatan yang dihadapi masing-masing daerah. Dengan menghubungkan pejabat pusat dan daerah dalam satu forum, keputusan rapat dapat lebih cepat diterjemahkan menjadi tindakan pemadaman, pemantauan, dan pencegahan di wilayah yang mengalami karhutla.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memaparkan perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam rapat terbatas di Istana. Berdasarkan laporan terbaru, proses pemadaman masih berlangsung di enam provinsi yang menjadi wilayah paling terdampak. Secara keseluruhan, sekitar 639 hektare lahan masih berada dalam penanganan petugas. Angka tersebut mencakup area yang terbakar dan belum sepenuhnya dapat dikendalikan, sehingga operasi lanjutan terus dilakukan untuk mencegah api meluas.
Penanganan diprioritaskan di sejumlah lokasi dengan kondisi kebakaran yang relatif lebih serius, terutama Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Kedua wilayah tersebut menghadapi tantangan berupa hamparan lahan yang luas, potensi titik api baru, serta kondisi cuaca yang dapat mempercepat penyebaran api. Pemerintah mengarahkan seluruh unsur terkait untuk memperkuat koordinasi, mempercepat mobilisasi sumber daya, dan memastikan setiap perkembangan di lapangan dilaporkan secara berkala.
Operasi darat melibatkan lebih dari 60.177 personel gabungan. Mereka terdiri atas unsur pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pemadam kebakaran, serta masyarakat dan relawan. Selain melakukan pemadaman langsung, personel juga menjalankan pendinginan di area yang telah terbakar, membuat sekat untuk menghambat pergerakan api, serta memantau titik-titik yang berpotensi kembali menyala. Berdasarkan pemaparan BNPB, rata-rata keberhasilan pemadaman telah mencapai lebih dari 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari.
Upaya tersebut diperkuat dengan operasi udara menggunakan pesawat water bombing yang masih berlangsung di sejumlah wilayah. Pengerahan dukungan udara ditujukan untuk menjangkau area yang sulit diakses melalui jalur darat, sekaligus mempercepat penurunan intensitas api. Penyiraman dari udara dilakukan secara terpadu dengan operasi di permukaan agar proses pemadaman dan pendinginan berlangsung lebih efektif. Pemerintah juga terus memantau perkembangan cuaca dan sebaran titik panas sebagai dasar penentuan prioritas operasi berikutnya.
Perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah menunjukkan kondisi yang lebih baik. Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan menjadi daerah yang disebut mengalami perkembangan positif dalam pengendalian titik api serta upaya pemadaman. Perbaikan tersebut tetap perlu diikuti pemantauan berkelanjutan, mengingat kondisi lahan dan cuaca dapat berubah dengan cepat.
Operasi modifikasi cuaca terus dioptimalkan untuk mendukung percepatan penanganan di lapangan. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan pertumbuhan awan hujan yang tersedia di sekitar wilayah terdampak maupun kawasan yang berpotensi mengalami peningkatan karhutla. Penyemaian awan diharapkan dapat membantu meningkatkan curah hujan, membasahi lahan, dan menciptakan kondisi yang lebih mendukung bagi pemadaman.
Pelaksanaan operasi tersebut juga sejalan dengan perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Perkembangan musim hujan di berbagai wilayah menjadi faktor penting dalam mendukung pengurangan risiko kebakaran, meskipun langkah pencegahan dan kesiapsiagaan tetap harus dijalankan. Pemerintah terus mengoptimalkan koordinasi unsur pusat, pemerintah daerah, aparat, dan tim yang bekerja langsung di lokasi.
Presiden mengarahkan agar penanganan karhutla diperkuat melalui pengerahan seluruh sumber daya secara optimal. Setiap unsur diminta meningkatkan koordinasi, mempercepat pemadaman, serta memastikan upaya di lapangan berjalan efektif dan terukur. Pencegahan juga harus diperkuat agar kebakaran tidak meluas ke wilayah lain, termasuk melalui pemantauan titik rawan, respons cepat, dan pengendalian api sejak awal. Arahan tersebut menjadi dasar bagi seluruh pihak untuk menjaga perkembangan yang lebih baik di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan, sekaligus memastikan operasi modifikasi cuaca dan langkah pemadaman terus berlangsung sesuai kebutuhan.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI intensifkan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Melawi Kalbar | Upaya Pemadaman Kebakaran Hutan di Gunung Bromo
