Kabupaten Pidie Jaya | Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meninjau tanggul sungai yang terdampak banjir susulan di Desa Alue Keutapang, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, pada Selasa (3/11). Dalam kunjungan tersebut, Tito hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) pascabencana Sumatera. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi di lapangan, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penanganan yang perlu disiapkan pemerintah. Pemeriksaan terhadap tanggul menjadi bagian dari upaya memahami dampak banjir terbaru dan menentukan langkah pemulihan yang sesuai dengan keadaan setempat.
Banjir susulan menambah tantangan bagi proses pemulihan di wilayah terdampak. Sejumlah infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki, seperti jembatan dan jalan, kembali terkena dampak aliran banjir. Kondisi tersebut berpotensi menghambat akses masyarakat dan menuntut adanya pemeriksaan lanjutan terhadap pekerjaan perbaikan yang telah dilakukan. Di kawasan permukiman, lingkungan yang sebelumnya sudah dibersihkan kembali tertutup lumpur. Warga dan petugas pun menghadapi pekerjaan tambahan untuk membersihkan area serta memulihkan keadaan setelah air surut. Dampak berulang ini menunjukkan bahwa pemulihan tidak hanya berkaitan dengan memperbaiki kerusakan awal, tetapi juga merespons risiko bencana susulan yang dapat mengubah kondisi lapangan.
Tito menyampaikan bahwa curah hujan di Aceh masih tinggi, demikian pula di wilayah Sumatera Utara bagian barat dan timur serta Sumatera Barat. Tingginya hujan bahkan terjadi ketika sejumlah wilayah telah memasuki musim kemarau. Keadaan cuaca tersebut menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam merencanakan penanganan tanggul, infrastruktur, dan permukiman terdampak. Karena itu, hasil inspeksi di Desa Alue Keutapang dapat membantu memetakan bagian yang membutuhkan perhatian, termasuk kondisi tanggul dan dampak banjir terhadap fasilitas yang telah diperbaiki. Pemerintah perlu menyesuaikan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi dengan perkembangan situasi, agar pekerjaan pemulihan dapat menjawab kerusakan yang ada sekaligus mempertimbangkan kemungkinan hujan dan banjir kembali. Peninjauan lapangan juga memberi gambaran langsung mengenai kebutuhan masyarakat setelah permukiman kembali berlumpur dan akses terdampak. Penanganan yang terarah diharapkan mendukung kelanjutan pemulihan di Pidie Jaya.Dalam peninjauan pascabanjir di Kabupaten Pidie Jaya, Tito bersama rombongan mendatangi sejumlah titik yang terdampak untuk melihat kondisi tanggul, aliran sungai, dan lahan pertanian. Lokasi pertama yang ditinjau adalah Desa Dayah Usen. Di sana, rombongan menyusuri tanggul di sepanjang Sungai Krueng Meureudu guna memeriksa bagian yang memerlukan perhatian setelah banjir. Tito juga berdialog dengan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I, Asyari, mengenai kondisi sungai serta kebutuhan penanganan di kawasan tersebut.
Rombongan kemudian meninjau tanggul Sungai Alue Keutapang, yang terdampak banjir susulan. Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai kerusakan dan risiko bagi wilayah sekitar. Selain memeriksa infrastruktur pengendali banjir, Tito melihat lahan sawah di Desa Beuringen yang mengalami kerusakan berat. Lahan yang sebelumnya digunakan untuk pertanian padi itu kini ditanami jagung. Perubahan tanaman tersebut menunjukkan dampak banjir terhadap kegiatan pertanian warga dan kondisi lahan yang perlu dipulihkan.
Berdasarkan hasil inspeksi, pembangunan tanggul dinilai perlu untuk melindungi permukiman di sekitar sungai. Keberadaan tanggul yang memadai diharapkan dapat mengurangi risiko luapan air terhadap rumah dan aktivitas masyarakat saat debit sungai meningkat. Penanganan tidak hanya mencakup pembangunan struktur pengaman, tetapi juga pengerukan sungai. Upaya ini diperlukan karena bencana yang melanda Sumatera pada November 2025 menyebabkan sedimentasi di sejumlah aliran sungai. Endapan material dapat mengurangi kapasitas sungai dan memperbesar potensi air meluap ketika hujan deras.
Catatan Satgas menyebutkan, sedimentasi terjadi pada 137 sungai di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan panjang terdampak yang beragam. Data tersebut menjadi dasar penting untuk memetakan kebutuhan penanganan menurut kondisi setiap sungai. Inspeksi di Pidie Jaya membantu pemerintah mengidentifikasi lokasi prioritas, termasuk tanggul yang perlu dibangun atau diperkuat serta bagian sungai yang membutuhkan pengerukan. Langkah lanjutan diharapkan mempertimbangkan keselamatan permukiman, pemulihan lahan pertanian, dan pengurangan risiko banjir bagi masyarakat setempat.
Dalam peninjauan tanggul pascabanjir di Pidie Jaya, Tito menyampaikan bahwa penanganan sungai perlu dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak. Pengerukan tidak harus hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan TNI. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan pihak ketiga agar pekerjaan di sungai dapat ditangani secara lebih luas. Kerja sama tersebut menjadi salah satu pilihan untuk mendukung upaya pemulihan sekaligus mengurangi risiko banjir berulang di wilayah terdampak.
Tito mengatakan pemerintah berupaya maksimal menangani dampak bencana yang terjadi di Sumatera, termasuk apabila muncul kejadian susulan. Pernyataan itu disampaikan dalam konteks penanganan yang tidak berhenti pada respons awal setelah banjir. Pemerintah perlu terus memperhatikan kebutuhan warga dan kondisi infrastruktur, sembari memastikan langkah yang diperlukan dapat dijalankan. Penanganan dampak bencana dan upaya mengurangi ancaman berikutnya menjadi bagian dari perhatian pemerintah di kawasan tersebut.
Dalam kunjungan itu, Tito turut menyerahkan bantuan kepada warga terdampak, baik berupa bantuan tunai maupun non-tunai. Bantuan tersebut diberikan ketika pemerintah terus mencari solusi agar banjir serupa tidak kembali terjadi. Selain penanganan segera, langkah jangka panjang dinilai penting untuk meningkatkan perlindungan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar sungai. Karena itu, Tito menekankan perlunya mempercepat pembangunan bendungan dan tanggul. Infrastruktur tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya pengendalian air dan perlindungan kawasan rawan banjir. Pengerukan sungai, kerja sama lintas pihak, penyaluran bantuan, serta percepatan pembangunan infrastruktur merupakan rangkaian langkah yang saling mendukung. Pemerintah masih perlu menyesuaikan pelaksanaannya dengan kondisi lapangan dan kebutuhan warga, sehingga penanganan dapat menjangkau dampak yang ada sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan bencana susulan.
Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, menyampaikan terima kasih atas kunjungan Tito ke wilayah yang terdampak banjir. Menurutnya, kehadiran pemerintah secara langsung menjadi perhatian penting bagi warga yang masih menghadapi dampak bencana. Ia menilai kunjungan tersebut mencerminkan kehadiran negara di tengah masyarakat, sekaligus menunjukkan bahwa kebutuhan warga terdampak menjadi perhatian pemerintah.
Sibral juga membenarkan bahwa banjir susulan terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Peristiwa itu kembali berdampak pada sejumlah permukiman, terutama kawasan yang berada dekat aliran sungai. Kondisi tersebut membuat warga di sekitar bantaran sungai masih perlu mendapatkan perhatian dan dukungan, termasuk dalam pemulihan setelah banjir. Pemerintah daerah menyampaikan situasi ini kepada Tito agar penanganan dapat mempertimbangkan kondisi lapangan serta kebutuhan masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, sejumlah bantuan disalurkan untuk mendukung penanganan di daerah terdampak. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) menyerahkan satu kendaraan water supply multifungsi. Kendaraan itu disiapkan untuk menunjang kebutuhan layanan dan penanganan di lapangan. Selain itu, sembilan unit pompa air diberikan untuk tiga kabupaten, yakni Bireuen, Pidie Jaya, dan Aceh Utara. Peralatan tersebut diharapkan membantu upaya pengelolaan air di wilayah yang menghadapi dampak banjir.
Bantuan tunai juga dialokasikan bagi dua desa di Pidie Jaya. Desa Dayah Usen menerima Rp200 juta, demikian pula Desa Alue Keutapang yang memperoleh bantuan sebesar Rp200 juta. Dana tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah untuk membantu penanganan kebutuhan di tingkat desa. Penyaluran bantuan itu melengkapi dukungan berupa peralatan yang dapat digunakan untuk menghadapi persoalan banjir.
Kementerian Sosial turut memberikan paket sembako dan logistik darurat bagi masyarakat terdampak. Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung kebutuhan warga selama situasi pascabanjir, ketika sebagian keluarga masih memerlukan dukungan dasar. Berbagai bentuk bantuan yang disalurkan mencakup dukungan peralatan, dana, serta kebutuhan pokok.
Baca juga: Udara Makassar Menurun, Pemerintah Imbau Warga Lindungi Pernapasan | Pemerintah Dorong Kepastian Hukum Ojol demi Keselamatan Pengguna | Pramono Anung Siapkan Transjakarta Kelola Transportasi Udara Jakarta
30 kunjungan
