YOGYAKARTA, DI YOGYAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Desakan untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menguat setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi sorotan publik. Putusan tersebut dipahami oleh sebagian pihak sebagai penegasan bahwa tidak ditemukan bukti mengenai kepemilikan ijazah yang setara dengan sekolah menengah atas milik Gibran. Penafsiran itu kemudian memicu kembali perdebatan mengenai syarat pencalonan, keabsahan dokumen, serta tanggung jawab politik pejabat yang menduduki posisi wakil presiden.
Perkembangan tersebut tidak berhenti pada perdebatan hukum mengenai dokumen pendidikan. Sejumlah kelompok masyarakat, tokoh politik, dan pemerhati ketatanegaraan mulai mendorong agar DPR menggunakan kewenangannya untuk menilai dugaan pelanggaran yang dikaitkan dengan Wakil Presiden. Bagi para pendukung desakan itu, persoalan tersebut menyangkut integritas proses pemilihan serta kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Namun, pernyataan politik dan tuntutan publik belum dapat disamakan dengan keputusan resmi untuk memberhentikan wakil presiden.
Isu ini selanjutnya bergeser menjadi pembahasan yang lebih luas mengenai kemungkinan pergantian wakil presiden melalui jalur politik. Apabila proses pemakzulan benar-benar ditempuh, terdapat tahapan konstitusional yang harus dilalui, mulai dari pengajuan dan pemeriksaan di DPR hingga kemungkinan keputusan dalam forum MPR. Setiap tahap memiliki persyaratan, mekanisme, dan standar pembuktian tersendiri. Karena itu, perubahan posisi wakil presiden tidak dapat terjadi hanya berdasarkan tekanan opini atau keputusan politik yang belum memperoleh dasar prosedural.
Dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia, DPR dan MPR memegang peran utama dalam proses tersebut. DPR harus lebih dahulu membahas serta menilai dugaan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku, sementara MPR memiliki kewenangan pada tahap pengambilan keputusan akhir apabila perkara memenuhi syarat untuk diajukan. Sampai terdapat keputusan resmi dari lembaga yang berwenang, status Gibran sebagai wakil presiden tetap berlaku. Wacana pemakzulan dengan demikian perlu dipahami sebagai proses politik dan konstitusional yang masih terbuka, bukan sebagai keputusan yang telah ditetapkan atau tindakan yang pasti akan berlangsung.
Sosiolog politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Zuly Qodir, menilai perkembangan wacana pemakzulan Gibran kini sangat bergantung pada sikap DPR dan MPR. Setelah isu tersebut memasuki ruang politik nasional, kedua lembaga itu dipandang memiliki posisi penting untuk menentukan apakah proses konstitusional akan dilanjutkan, diperlambat, atau dihentikan. Dengan demikian, arah pembahasan tidak hanya ditentukan oleh perdebatan publik, tetapi juga oleh keputusan para elite yang menguasai agenda kelembagaan di parlemen.
Menurut Zuly, DPR-MPR pada dasarnya menghadapi pilihan waktu politik yang tidak sederhana. Pilihan pertama ialah mempercepat proses pergantian wakil presiden apabila terdapat dasar politik dan konstitusional yang dianggap cukup kuat. Pilihan kedua adalah menunda keputusan dan membiarkan pemerintahan berjalan hingga berakhirnya masa jabatan pada 2029. Masing-masing pilihan membawa konsekuensi berbeda, baik terhadap stabilitas pemerintahan maupun terhadap konfigurasi kekuasaan menjelang pemilu berikutnya.
Zuly juga mengingatkan bahwa wacana penegakan etika publik tidak berdiri sendiri. Seruan untuk menjaga kepantasan, akuntabilitas, dan tanggung jawab pejabat negara dapat berkelindan dengan pertimbangan politik kekuasaan di partai-partai. Sikap fraksi dalam DPR, termasuk dukungan atau penolakan terhadap langkah tertentu, berpotensi dipengaruhi oleh hubungan koalisi, kepentingan elektoral, serta perhitungan mengenai siapa yang memperoleh keuntungan dari perubahan posisi wakil presiden. Karena itu, pembahasan mengenai dugaan pelanggaran etika perlu dibedakan dari kalkulasi perebutan pengaruh, meskipun keduanya dapat berlangsung bersamaan. Dalam situasi tersebut, keputusan DPR-MPR akan menjadi penentu utama apakah isu ini berkembang menjadi agenda pergantian jabatan atau tetap menjadi perdebatan politik sampai 2029.
Menurut analisis Zuly, ketiadaan partai yang memiliki posisi single majority membuat wacana pencopotan Gibran tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan hukum atau politik personal. Komposisi koalisi yang terdiri atas sejumlah partai dengan kekuatan berbeda menciptakan kebutuhan untuk membangun kesepakatan yang lebih rumit. Tidak ada satu partai yang dapat secara sepihak menentukan arah pergantian wakil presiden, termasuk menetapkan siapa yang memperoleh kesempatan mengisi posisi tersebut.
Situasi ini berpotensi menahan rencana pencopotan karena pergantian wakil presiden dapat segera berubah menjadi arena perebutan kepentingan di dalam koalisi. Setiap keputusan harus mempertimbangkan keseimbangan dukungan, distribusi pengaruh, serta perasaan keadilan antarpartai. Jika proses tersebut tidak dikelola secara hati-hati, isu pergantian dapat memunculkan ketegangan baru di kekuatan politik yang sebelumnya berada dalam barisan yang sama. Karena itu, kalkulasi terhadap stabilitas koalisi menjadi faktor penting dalam membahas kemungkinan tersebut.
Kecemburuan politik juga dapat muncul apabila figur pengganti berasal dari salah satu partai koalisi, misalnya Golkar, NasDem, atau PKB. Partai dengan perolehan suara dan kontribusi politik lebih besar mungkin merasa perannya tidak dihargai apabila kesempatan tersebut diberikan kepada partai lain. Sebaliknya, partai yang tidak memperoleh posisi dapat mempertanyakan alasan hanya satu kelompok yang menerima keuntungan strategis itu. Pertanyaan mengenai dasar pemilihan, pembagian kompensasi politik, dan penghargaan terhadap kontribusi masing-masing partai berpotensi memperpanjang negosiasi. Dalam kondisi tanpa partai mayoritas, keputusan mengenai pengganti bukan hanya menyangkut figur, melainkan juga simbol keseimbangan kekuasaan. Setiap pilihan dapat dibaca sebagai keberpihakan kepada satu partai, sehingga diperlukan konsensus luas agar tidak menimbulkan kecurigaan atau memperlemah soliditas koalisi.
Dalam situasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto berada pada posisi yang tidak mudah. Sebagaimana dianalisis Zuly Qodir, setiap pilihan terkait wacana pemakzulan Gibran tidak hanya menyangkut aspek ketatanegaraan, tetapi juga keseimbangan politik di dalam pemerintahan. Penentuan sosok pengganti wakil presiden, apabila proses itu benar-benar berlangsung, membutuhkan perhitungan yang sangat hati-hati. Pilihan tersebut harus mampu menjaga legitimasi pemerintahan tanpa mengecewakan, apalagi melukai, kepentingan partai-partai yang selama ini menopang koalisi.
Kerumitan bertambah karena belum tentu terdapat kesepakatan mengenai pembagian kekuasaan di para petinggi partai. Kursi wakil presiden dapat dipandang sebagai bagian dari penataan ulang pengaruh politik, sehingga proses perombakan berpotensi berjalan panjang. Masing-masing kekuatan politik tentu memiliki kandidat, kepentingan, dan pertimbangan sendiri. Perbedaan tersebut dapat membuat pembahasan berlangsung berlarut-larut, terutama apabila belum ditemukan formula yang dianggap adil bagi seluruh pihak. Dalam keadaan demikian, keputusan yang terlalu cepat justru dapat memicu ketegangan baru di dalam pemerintahan.
Prabowo perlu mempertimbangkan cara mempertahankan koalisi tetap utuh sambil memastikan roda pemerintahan berjalan efektif. Perhitungan itu juga berkaitan dengan peta kekuatan menuju Pemilu 2029, ketika hubungan antarpartai, tingkat penerimaan publik, dan peluang regenerasi kepemimpinan akan kembali menjadi perhatian. Karena itu, setiap langkah mengenai posisi wakil presiden berpotensi memiliki dampak jangka panjang terhadap konfigurasi politik nasional. Sikap berhati-hati menjadi penting agar perubahan yang mungkin dilakukan tidak menghasilkan keretakan baru. Sampai sejauh ini, berbagai pertimbangan tersebut lebih tepat dipahami sebagai bagian dari dinamika dan kalkulasi politik, bukan sebagai tanda bahwa keputusan akhir mengenai pengganti Gibran telah ditetapkan.
