Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan proses pengisian jabatan wakil presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka ditargetkan rampung sebelum akhir Desember 2026. Yusril menyampaikan keterangan tersebut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Tenggat itu menggambarkan perkiraan waktu penyelesaian proses, bukan pengumuman bahwa sosok pengganti sudah dipilih atau ditetapkan.
Pembedaan target waktu dan keputusan akhir penting untuk memahami pernyataan tersebut. Penyebutan bahwa proses diharapkan selesai sebelum penghujung Desember tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh tahapan telah dilalui, ataupun bahwa hasilnya sudah ditentukan. Sampai ada keterangan resmi mengenai keputusan, informasi yang disampaikan Yusril terbatas pada sasaran penyelesaian dalam rentang waktu tersebut. Karena itu, perkembangan mengenai pengisian jabatan masih perlu menunggu proses berjalan dan penjelasan lanjutan dari pihak berwenang.
Posisi wakil presiden merupakan jabatan dalam pemerintahan yang memiliki fungsi konstitusional, sehingga pengisiannya menjadi perhatian publik. Namun, pernyataan mengenai target penyelesaian sebaiknya dibaca secara cermat agar tidak disalahartikan sebagai kepastian tentang calon tertentu. Yusril tidak menyampaikan dalam keterangan yang dirujuk bahwa pengganti Gibran telah ditetapkan. Informasi yang tersedia hanya menyebut proses pengisian jabatan tersebut ditargetkan selesai sebelum akhir tahun 2026.
Dengan demikian, fokus pernyataan di Istana adalah jadwal yang diperkirakan, bukan nama pejabat yang akan mengisi posisi itu. Target tersebut dapat menjadi acuan untuk memantau perkembangan proses hingga Desember, tetapi bukan pengganti pengumuman formal mengenai hasilnya. Publik masih perlu membedakan perkiraan waktu, tahapan yang berlangsung, dan keputusan resmi. Apabila ada informasi baru tentang mekanisme maupun hasil pengisian jabatan, keterangannya perlu merujuk pada pengumuman dari lembaga atau pihak yang berwenang, bukan pada tafsir atas tenggat yang disampaikan. Hingga saat itu, belum ada dasar dari pernyataan Yusril tersebut untuk menyimpulkan bahwa pengganti telah dipastikan.
Menurut penjelasan Yusril, tahapan pengisian jabatan wakil presiden yang kosong dimulai setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut menjadi titik awal bagi presiden untuk mengajukan calon pengganti. Sebelum surat dikirim, MPR perlu menyiapkan dokumen dan menggelar rapat untuk membahas kekosongan jabatan. Yusril memperkirakan rangkaian persiapan di lingkungan MPR itu memerlukan sekitar tiga hari.
Perkiraan tiga hari tersebut perlu dibedakan dari tenggat resmi yang berlaku pada tahapan setelah surat diterima presiden. Angka itu menggambarkan waktu yang diperkirakan dibutuhkan MPR untuk menyiapkan surat dan menyelenggarakan rapat, bukan batas waktu yang diberikan kepada presiden untuk mengajukan calon. Dengan demikian, penghitungan tenggat bagi presiden baru dimulai setelah surat MPR sampai kepada Prabowo. Pembedaan ini penting agar proses persiapan awal tidak disamakan dengan batas waktu konstitusional berikutnya.
Setelah menerima surat, presiden memiliki waktu paling lama 14 hari untuk menyampaikan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Pengajuan dua kandidat menjadi langkah lanjutan yang membuka proses pemilihan oleh lembaga tersebut. Sesudah nama-nama calon diajukan, MPR mempunyai waktu paling lama 60 hari untuk memilih dan menetapkan wakil presiden pengganti. Jadi, tahapan formalnya berjalan berurutan: surat MPR diterima presiden, dua calon diajukan dalam tenggat 14 hari, lalu MPR menyelesaikan pemilihan dan penetapan dalam jangka waktu maksimal 60 hari.
Rangkaian tersebut menjadi dasar perkiraan bahwa pengisian jabatan dapat dituntaskan sebelum akhir Desember, sebagaimana target yang disampaikan Yusril. Namun, target itu bergantung pada kelancaran setiap tahap dan waktu dimulainya penghitungan tenggat. Persiapan surat sekitar tiga hari merupakan perkiraan awal, sedangkan batas 14 hari dan 60 hari adalah tenggat maksimum untuk tahapan resmi setelahnya. Karena itu, waktu penyelesaian keseluruhan tidak semata-mata dihitung dengan menjumlahkan ketiga angka tersebut tanpa memperhatikan kapan surat diterima dan proses berikutnya dimulai. Penjelasan mengenai urutan ini membantu menggambarkan jadwal pengisian jabatan secara lebih tepat.Menurut Yusril, pengisian jabatan wakil presiden yang kosong tidak hanya menyangkut penentuan sosok pengganti, tetapi juga merupakan proses politik yang melibatkan partai-partai di DPR. Karena itu, pembicaraan mengenai nama calon perlu mempertimbangkan dinamika di parlemen serta hubungan politik pemerintah dan partai pendukungnya. Aspirasi berbagai pihak dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses tersebut, meskipun tidak serta-merta menentukan siapa yang akhirnya akan diajukan.
Prabowo dapat berkomunikasi dengan partai-partai yang sebelumnya tergabung dalam koalisi pengusung pasangan Prabowo-Gibran. Dialog itu memungkinkan presiden mendengar pandangan dan usulan dari partai yang memiliki pengalaman bekerja bersama dalam koalisi. Selain itu, aspirasi partai-partai pendukung pemerintah juga dapat dipertimbangkan agar proses pengisian jabatan berlangsung dengan memperhatikan situasi politik yang lebih luas. Komunikasi tersebut, menurut Yusril, merupakan bagian dari proses politik yang wajar ketika pemerintah perlu menentukan calon untuk mengisi posisi penting.
Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa kewenangan untuk mengajukan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat berada pada presiden. Artinya, masukan dari partai politik dapat menjadi pertimbangan, tetapi keputusan mengenai nama yang akan disampaikan tetap berada di tangan Prabowo. Mekanisme ini membedakan konsultasi politik dengan kewenangan formal: partai dapat menyampaikan aspirasi, sementara presiden menentukan usulan yang akan dibawa ke MPR. Dengan demikian, proses komunikasi tidak menghapus tanggung jawab presiden dalam mengambil keputusan akhir.
Yusril juga menyatakan tidak ada larangan tegas bagi Prabowo untuk mengajukan kader Partai Gerindra sebagai calon wakil presiden. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa asal partai calon bukan satu-satunya hal yang menentukan kelayakan pengajuan. Presiden tetap dapat menilai berbagai nama, termasuk kader dari partainya sendiri, dengan memperhatikan pertimbangan politik dan ketentuan yang berlaku. Pada akhirnya, pilihan calon merupakan keputusan presiden, sementara prosesnya berlangsung dalam konteks hubungan presiden, partai-partai di DPR, dan MPR sebagai lembaga yang menerima pengajuan tersebut.
Yusril menekankan bahwa pemenuhan seluruh persyaratan calon wakil presiden perlu dipastikan sejak awal proses pengisian jabatan. Pemeriksaan yang cermat dinilai penting agar setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan dan tidak menyisakan persoalan mengenai kelayakan calon. Perhatian terhadap persyaratan tersebut, menurutnya, perlu menjadi bagian dari langkah yang ditempuh sebelum keputusan mengenai pengisian jabatan ditetapkan.
Ia mengingatkan bahwa persoalan hukum yang pernah muncul dalam pencalonan Gibran menjadi pengalaman yang patut diperhatikan. Karena itu, pihak-pihak yang terlibat perlu memastikan bahwa ketentuan yang berlaku telah dipenuhi secara menyeluruh, bukan hanya mengandalkan penilaian setelah proses berjalan. Kejelasan mengenai persyaratan dapat membantu mencegah timbulnya polemik baru dan menjaga agar proses pengisian jabatan memiliki dasar yang kuat.
Yusril tidak menghendaki proses tersebut kembali memunculkan perdebatan hukum yang dapat mengganggu perhatian terhadap pengisian jabatan wakil presiden. Pemeriksaan sejak awal, termasuk terhadap seluruh syarat calon, menjadi hal yang perlu dilakukan agar tahapan berikutnya berlangsung dengan kepastian. Dengan demikian, perhatian terhadap waktu penyelesaian tetap berjalan beriringan dengan kehati-hatian dalam memastikan setiap ketentuan dipenuhi.
Menurut Yusril, target penyelesaian sebelum akhir Desember perlu dicapai dengan tetap memperhatikan kelengkapan persyaratan. Ia berharap proses pengisian jabatan wakil presiden dapat dituntaskan sebelum bulan Desember berakhir, setelah seluruh hal yang diperlukan dipastikan terpenuhi. Harapan itu disampaikan bersamaan dengan penekanan agar pengalaman polemik hukum dalam pencalonan Gibran tidak terulang dalam proses kali ini.
Baca juga: Komdigi Siapkan Aturan Turunan Perlindungan Pengemudi Ojol Sebelum Akhir 2026 | Profil Rustian dan Perjalanan Tugasnya di BNPB Sebelum OTT KPK | Industri Pengolahan Ditargetkan Menembus Kontribusi 20 Persen terhadap PDB
30 kunjungan
