Aceh – Konferensi Nasional Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (KNPRBBK) ke-16 akan berlangsung dari 30 September hingga 5 Oktober 2024. Acara ini akan diadakan secara hybrid, yaitu daring dan luring, bertempat di Hotel Rumoh PMI, Banda Aceh.
KNPRBBK XVI 2024 akan menjadi momen refleksi terhadap pengelolaan bencana di wilayah pesisir, khususnya dalam rangka memperingati 20 tahun Tsunami Aceh. Tema yang diusung adalah “Membangun Ketangguhan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indonesia – Peringatan 20th Tsunami Aceh.”
Ketua SC KNPRBBK XVI 2024, Petrasa Wacana, mengungkapkan bahwa konferensi ini bertujuan untuk memperkuat peta jalan PRBBK 2024-2045, yang akan menjadi panduan dalam mencapai ketahanan masyarakat terhadap bencana dan krisis iklim. Ada lima sasaran utama yang ingin dicapai dalam konferensi ini:
1. Mendorong peran komunitas dan organisasi dalam gerakan PRBBK, terutama di wilayah pesisir.
2. Merumuskan kebijakan dan strategi PRBBK untuk mencapai target di wilayah.
3. Memberikan dukungan teknis dalam pencapaian peta jalan PRBBK 2024-2045.
4. Mengadvokasi program berbasis masyarakat melalui forum PRB di daerah.
5. Membangun ketangguhan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim.
“Lebih dari 100 lembaga dan 1.500 orang yang fokus pada kebencanaan telah menyatakan dukungan untuk pelaksanaan KNPRBBK XVI 2024,” ungkap Petrasa.
KNPRBBK XVI 2024 akan dilaksanakan dalam tiga tahap:
1. Pra-Konferensi: Kegiatan di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Sumatera, Jawa, Bali, dan Papua, untuk mendokumentasikan praktik ketangguhan masyarakat pesisir.
2. Konferensi: Menghimpun hasil kegiatan menjadi dokumen kerja untuk dibahas dalam sidang pleno, menghasilkan rekomendasi kebijakan dan strategi sinergi pengelolaan kawasan pesisir.
3. Diseminasi: Proses komunikasi dan advokasi hasil konferensi untuk perubahan praktik dan kebijakan yang lebih luas.
Tujuan strategis KNPRBBK XVI 2024 mencakup pembangunan strategi pengelolaan masyarakat di kawasan pesisir, kolaborasi antara pelaku PRBBK dan Proklim, pendokumentasian pengetahuan mengenai ketangguhan masyarakat pesisir, serta evaluasi capaian PRBBK di Indonesia.
“Harapan kami, KN-PRBBK XVI tahun ini dapat menghasilkan policy brief mengenai strategi sinergi pengelolaan kawasan pesisir rawan bencana dan produk kolaboratif untuk memperkuat ketangguhan masyarakat pesisir,” pungkas Petrasa Wacana.
