KKP Tata Ruang Laut Lifuleo dan Sulamu NTT, Petakan Budi Daya hingga PLTU

oleh -33 Dilihat
oleh
KKP Tata Ruang Laut Lifuleo dan Sulamu NTT, Petakan Budi Daya hingga PLTU

KABUPATEN KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 11 September 2026, KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL) melakukan penataan ruang laut di dua lokasi di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), selama dua hari, Kamis (10/9) hingga Jumat (11/9). Para penumpang terbangun karena riuh suara orang.

Keterangan yang tercatat menyebut Asprindo Implementasikan Kualitas Global demi Kembangkan Kampung Industri Ketua Tim Kerja Pemanfaatan Ruang Rinci Prioritas, Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen Penataan Ruang Laut, Rifka Nur Anisah, mengatakan penataan dilakukan untuk memastikan berbagai aktivitas pemanfaatan ruang laut tidak saling tumpang tindih dan tidak menimbulkan konflik. Menurut Even, lokasi budi daya rumput laut harus ditempatkan di area yang aman, terutama dari perubahan kondisi laut akibat pasang-surut besar. Itu bisa berisiko terhadap rumput laut," kata Even. Menurut Even, akses menuju lokasi terkadang berhadapan dengan arah angin sehingga menyulitkan pembudi daya dalam menjalankan aktivitas. Kabid Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budi Daya Dinas Kelautan dan Perikanan NTT, Mohammad Saleh Goro, mengatakan penataan ruang laut penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat, khususnya pembudi daya rumput laut.

Data lain dalam laporan menunjukkan Kalau air surut, lokasi budi daya bisa kekurangan air selama tiga sampai empat jam. (PO/E-4) Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut rendahnya kesejahteraan nelayan memicu kerugian Rp200 triliun akibat pencurian ikan oleh armada asing. KKP membagikan 4 ton ikan layang beku kepada warga Johar Baru dan Kemayoran dalam rangka peringatan HUT ke-81 RI atas instruksi Presiden Prabowo.

Informasi lain yang berkaitan dengan peristiwa tersebut mencakup Anggota BRICS punya mekanisme yang memungkinkan tiap negara bekerja sama, terlepas dari apa pun tekanan eksternal yang ada. Penataan dilakukan melalui focus group discussion (FGD), participatory mapping, dan survei lapangan untuk memastikan berbagai aktivitas pemanfaatan ruang laut dapat berjalan secara teratur dan tidak saling tumpang tindih. Lifuleo memiliki potensi perikanan budi daya rumput laut, perikanan tangkap, dan wisata bahari. Selain itu, terdapat aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang juga memanfaatkan ruang laut di kawasan tersebut. Melalui participatory mapping, tim memetakan lokasi berbagai aktivitas tersebut, termasuk area budi daya rumput laut, perikanan tangkap, wisata, dan ruang yang dimanfaatkan untuk PLTU.

Kegiatan tersebut dilakukan di Kampung Lautra, Desa Lifuleo, Kecamatan Kupang Barat, serta Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kecamatan Sulamu, sebagai bagian dari dukungan terhadap Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sektor kelautan dan perikanan. Kampung Lautra dan KNMP Sulamu dibangun KKP sebagai penggerak ekonomi di Kabupaten Kupang melalui peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan nelayan, dan pembukaan peluang usaha di sektor kelautan dan perikanan. Dalam proses penataan, Ditjen PRL berkolaborasi dengan Ditjen Pengelolaan Kelautan, Ditjen Perikanan Budi Daya, Ditjen Perikanan Tangkap, BKSDA, BPK Kupang, BPRL Makassar, DKP Provinsi NTT, DKP Kabupaten Kupang, Yapeka, YKAN, PLTU IW NTT, pengelola KNMP Sulamu, penyuluh perikanan, Pokwasmas, akademisi, nelayan, pembudi daya, dan masyarakat. Ketua Umum Pembudi Daya Rumah Laut Desa Lifuleo, Even Suy, mengatakan penataan ruang laut perlu memperhatikan akses pembudi daya serta kondisi alam di kawasan tersebut. Saleh mengatakan pemerintah daerah telah menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat terkait pemanfaatan ruang laut di wilayah tersebut. Pemdes Dukung Penataan Kepala Desa Lifuleo, Swingli Say, menyambut baik penataan ruang laut tersebut. Ia berharap proses itu memberikan kepastian bagi masyarakat yang selama ini memanfaatkan wilayah pesisir dan laut untuk kegiatan ekonomi. Sementara itu, Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan Kupang Barat, Selly Ngadas, berharap penataan ruang laut tersebut memberikan manfaat bagi nelayan dan kelompok pembudi daya rumput laut di Lifuleo. Supaya ada manfaatnya untuk kita sebagai petani, nelayan, budidaya rumput laut yang ada di wilayah Lifuleo," kata Selly. KKP dan Australia bekerja sama kembangkan 40.000 unit teknologi mini RAS untuk perikanan budidaya tematik di ratusan desa Indonesia guna ketahanan pangan. Penataan dilakukan melalui penyusunan Rencana Zonasi Rinci (RZR) yang mengatur pemanfaatan ruang laut secara lebih detail. RZR menentukan alokasi ruang dengan mendetailkan kegiatan yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan, maupun diperbolehkan dengan persyaratan tertentu. Perusahaan Bioteknologi Australia Perluas Bisnis Rumput Laut di Indonesia Selain FGD dan participatory mapping, tim melakukan survei lapangan untuk mengumpulkan data sosial ekonomi, ekosistem pesisir dan lingkungan, serta kondisi oseanografi perairan. Rifka menekankan kajian tersebut penting karena perairan Lifuleo berada dalam kawasan konservasi. Kegiatan ekonomi masyarakat tetap dapat berjalan, tetapi kelestarian ekosistem pesisir dan laut harus dijaga. Penataan ruang laut juga dilakukan di KNMP Sulamu yang memiliki potensi perikanan budi daya rumput laut, perikanan tangkap, dan wisata bahari. Penataan diarahkan untuk mengintegrasikan ruang laut dan ruang darat secara harmonis sekaligus memberikan kepastian ruang bagi masyarakat untuk berinvestasi dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan lingkungan. Ia juga berharap adanya dukungan sarana berupa mesin atau alat transportasi berukuran kecil untuk memudahkan pembudi daya menuju lokasi budi daya. Penataan lokasi budi daya juga perlu memperhatikan kawasan wisata dan aktivitas masyarakat lainnya agar tidak saling mengganggu. Masyarakat yang memanfaatkan ruang laut untuk budi daya, kata Saleh, perlu mengikuti regulasi dan memiliki izin KKPRL. Hasil pembahasan dan pemetaan selanjutnya akan dibawa ke pusat untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan. Menurut Swingli, pembudi daya rumput laut membutuhkan kepastian mengenai ruang yang dapat dimanfaatkan agar aktivitas mereka memiliki dasar hukum dan mendapat perlindungan pemerintah. Harapan dari masyarakat, hubungan baik ini ke depannya mungkin lebih bagus lagi. Kita benahi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan keinginan masyarakat," katanya. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menekankan enam program prioritas nasional harus berdampak nyata pada produktivitas dan ekonomi masyarakat pesisir. Pembangunan fasilitas perikanan di KNMP Sorue Jaya mulai menunjukkan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.