Jakarta | Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan pemerintah terus mengupayakan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah daerah. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa upaya tersebut tetap berjalan dan menjadi perhatian pemerintah. Penanganan karhutla dipandang sebagai tanggung jawab bersama, sehingga koordinasi dan kepedulian berbagai pihak diperlukan untuk merespons persoalan ini. Supratman menyampaikan bahwa pemerintah akan bekerja maksimal dalam menjalankan langkah penanganan, dengan memastikan upaya yang sedang dilakukan terus diperhatikan. Pernyataan itu menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak membiarkan persoalan kebakaran hutan dan lahan tanpa tindak lanjut. Menurut dia, karhutla merupakan isu yang perlu dihadapi bersama melalui kerja pemerintah yang berkelanjutan.
Supratman juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memimpin rapat terbatas untuk membahas penanganan karhutla. Rapat tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap persoalan kebakaran di sejumlah wilayah. Dalam menyampaikan informasi itu, Supratman menekankan bahwa pemerintah terus mengupayakan langkah penanganan dan akan bekerja secara maksimal. Ia tidak menguraikan penyebab kebakaran, melainkan menyampaikan fokus pemerintah pada upaya menangani kejadian yang sedang berlangsung. Dengan menempatkan karhutla sebagai masalah bersama, pemerintah mengajak agar persoalan ini dipandang sebagai perhatian yang membutuhkan keseriusan. Pernyataan tersebut sekaligus memberi gambaran bahwa pembahasan di tingkat pemerintah pusat telah dilakukan, sementara upaya penanganan terus diupayakan. Supratman menyampaikan keterangannya saat ditemui di Jakarta pada Jumat, 15 Oktober 2026.
Pernyataan Menteri Hukum itu menegaskan dua hal utama: penanganan karhutla masih menjadi perhatian pemerintah dan upaya untuk mengatasinya akan terus dilakukan. Keterangan mengenai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo menunjukkan bahwa isu tersebut telah dibahas pada tingkat pimpinan negara. Namun, Supratman tidak merinci langkah teknis maupun perkembangan di setiap daerah dalam pernyataannya. Ia menyampaikan bahwa pemerintah berupaya menangani karhutla secara maksimal dan menilai persoalan ini sebagai tanggung jawab bersama. Dengan demikian, pesan yang disampaikan berpusat pada keberlanjutan upaya pemerintah, perhatian terhadap kejadian di sejumlah daerah, serta perlunya menghadapi karhutla sebagai masalah bersama. Pemerintah, menurut Supratman, terus mengupayakan penanganan tanpa mengabaikan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam menghadapi persoalan tersebut.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa sebanyak 60.177 personel gabungan dikerahkan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan melalui jalur darat. Pengerahan tersebut menjadi bagian dari upaya pemadaman di lapangan, dengan melibatkan berbagai unsur yang memiliki peran dalam penanganan kebakaran. Jumlah personel itu mencakup petugas pemadam kebakaran, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Kehutanan, dinas kehutanan daerah, serta para relawan.
Keterangan mengenai pengerahan personel tersebut disampaikan Teddy kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Informasi itu memberikan gambaran mengenai dukungan tenaga yang disiapkan untuk memperkuat pemadaman dari darat. Pertemuan tersebut menjadi forum penyampaian perkembangan penanganan karhutla kepada Presiden, termasuk mengenai keterlibatan personel dari instansi pemerintah dan unsur masyarakat.
Susunan personel yang beragam menunjukkan bahwa operasi darat mengandalkan kerja bersama lintas lembaga. Petugas pemadam kebakaran dan relawan turut berada dalam satu dukungan dengan unsur TNI dan Polri, sementara Kementerian Kehutanan serta dinas kehutanan daerah juga tercakup dalam pengerahan. Dengan melibatkan unsur pusat dan daerah, penanganan di lapangan dapat didukung oleh personel dari berbagai institusi sesuai tugas dan kapasitas masing-masing. Namun, angka 60.177 merujuk pada total personel gabungan yang disebutkan dalam keterangan tersebut, bukan jumlah dari satu lembaga tertentu.
Penyampaian angka pengerahan itu juga perlu ditempatkan sesuai konteks waktunya: Teddy menyampaikannya kepada Presiden dalam rapat terbatas pada 12 Oktober 2026. Waktu tersebut merupakan waktu penyampaian informasi mengenai pengerahan 60.177 personel untuk mendukung pemadaman melalui jalur darat. Keterangan itu berbeda konteks dari pernyataan pejabat lain, termasuk Supratman, sehingga waktu penyampaian masing-masing informasi tidak sepatutnya disamakan. Dengan demikian, laporan tentang dukungan personel darat ini menegaskan skala koordinasi lintas unsur yang dikerahkan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, tanpa mengubah rincian komposisi yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet.
Kebakaran hutan dan lahan yang masih ditangani mencakup area seluas 639 hektare. Titik-titik kebakaran tersebut tersebar di enam provinsi, dengan konsentrasi penanganan terutama berada di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Luas tersebut menggambarkan cakupan lahan yang masih menjadi perhatian dalam operasi pemadaman, bukan angka yang dapat diasumsikan mewakili seluruh kebakaran yang pernah terjadi. Informasi mengenai sebaran ini menunjukkan bahwa penanganan berlangsung pada beberapa wilayah sekaligus, sementara rincian provinsi selain yang disebutkan tidak perlu ditambahkan tanpa keterangan sumber yang jelas.
Dalam kondisi tersebut, operasi pemadaman darat menjadi salah satu bagian penting dari upaya mengendalikan api. Teddy menyampaikan bahwa tingkat keberhasilan pemadaman darat rata-rata mencapai lebih dari 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Ukuran ini merujuk pada luasan kebakaran baru yang berhasil ditangani di lapangan, sehingga memberi gambaran tentang capaian operasi dari hari ke hari. Angka rata-rata tersebut juga perlu dibaca sesuai konteksnya: capaian pemadaman terhadap lahan yang baru terbakar, bukan berarti seluruh 639 hektare telah dipadamkan atau bahwa semua area memiliki kondisi penanganan yang sama.
Perbedaan kondisi di setiap lokasi dapat membuat kebutuhan penanganan tidak seragam. Karena itu, angka keberhasilan harian dan luas keseluruhan yang masih ditangani memberikan dua gambaran yang saling melengkapi. Luas 639 hektare menunjukkan besarnya area kebakaran yang masih tercakup dalam penanganan lintas enam provinsi, sedangkan capaian lebih dari 80 persen menunjukkan rata-rata hasil pemadaman darat atas lahan yang baru terbakar setiap hari. Keduanya membantu menjelaskan skala pekerjaan tanpa menyamakan kemajuan pada satu hari dengan penyelesaian seluruh titik api. Dengan sebaran yang terutama berada di Kalimantan dan Sumatera, operasi pemadaman tetap berfokus pada pengendalian kebakaran di area yang dilaporkan, berdasarkan perkembangan yang tercatat. Penyebutan enam provinsi memberikan gambaran jangkauan operasi, tetapi tidak menjadi alasan untuk menyimpulkan nama wilayah tertentu yang tidak tersedia dalam informasi tersebut. Pemantauan terhadap luas lahan dan capaian harian diperlukan untuk memahami perkembangan penanganan secara akurat.
Selain mengerahkan personel darat, pemerintah mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui operasi udara. Teddy menyebut pemadaman dilakukan dengan mengerahkan helikopter dan pesawat untuk menjatuhkan air ke titik-titik kebakaran. Metode yang dikenal sebagai water bombing ini memungkinkan air dibawa langsung ke lokasi yang sulit dijangkau tim darat atau memiliki akses terbatas. Operasi tersebut membantu mendukung upaya pemadaman di lapangan, terutama ketika api perlu segera ditangani dari udara.
Pelaksanaan pemadaman udara tetap disesuaikan dengan kondisi di setiap wilayah, termasuk lokasi kebakaran, ketersediaan sarana, dan kebutuhan operasi. Penggunaan helikopter maupun pesawat bukan pengganti penanganan oleh personel darat, melainkan bagian dari langkah terpadu untuk mengendalikan api. Tim di lapangan tetap menjalankan tugas pemadaman dan pemantauan, sementara dukungan udara diarahkan untuk membantu menjangkau area yang menjadi prioritas.
Pemerintah juga menjalankan operasi modifikasi cuaca untuk memanfaatkan pertumbuhan awan hujan. Upaya ini dilakukan dengan harapan meningkatkan peluang terbentuknya hujan di wilayah yang membutuhkan dukungan dalam penanganan karhutla. Modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah pendukung, dengan pelaksanaannya mengikuti kondisi atmosfer dan ketersediaan awan yang dapat dimanfaatkan.
Baca juga: Gelap Malam Tak Jadi Penghalang, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Kembali Berjibaku Hadang Karhutla Hingga Dini Hari | TNI Gencarkan Penyuluhan Door to Door Cegah Karhutla di Kabupaten Sambas | PECAK Sore Hari, IPTU Udi Muhdi dan Personel Lantas Polsek Cikupa Atur Arus di Pertigaan Columbus
