Probolinggo – Pelaksanaan Pasar Murah yang diselenggarakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo serta KOPI SIAGA pada Selasa (28/7/2026) menjadi sorotan. Program yang bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau itu, berdasarkan hasil pantauan di lapangan, justru didominasi pembeli dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Probolinggo.
Sejak kegiatan dimulai, antrean pembeli terlihat dipenuhi pegawai yang mengenakan seragam dinas berwarna cokelat. Sementara itu, jumlah masyarakat umum yang datang untuk berbelanja tampak relatif lebih sedikit dibandingkan ASN.
Di lokasi kegiatan, terpampang spanduk bertuliskan “Pasar Murah TPID DKUP dan KOPI SIAGA” yang menyebutkan kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan. Program ini merupakan salah satu langkah pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.
Namun, hasil pemantauan menunjukkan kondisi yang memunculkan pertanyaan mengenai ketepatan sasaran program. Sejumlah ASN terlihat berada di antrean terdepan dan membeli berbagai kebutuhan pokok. Di sisi lain, masyarakat umum yang datang untuk memanfaatkan pasar murah terlihat jauh lebih sedikit.
Salah seorang ibu rumah tangga yang ditemui di lokasi dan meminta identitasnya dirahasiakan berharap agar program serupa lebih memprioritaskan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Harapan kami, pasar murah seperti ini lebih banyak dimanfaatkan masyarakat kecil. Kalau pegawai pemerintah juga ikut mendominasi pembelian, masyarakat yang datang belakangan khawatir kehabisan barang,” ujarnya ke Tim Investigasi Gabungan Media Online Nusantara.
Pantauan di lapangan juga menunjukkan bahwa mayoritas pembeli berasal dari kalangan ASN Kota Probolinggo, sedangkan partisipasi masyarakat umum relatif minim. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dari sejumlah warga mengenai efektivitas pelaksanaan pasar murah dalam menjangkau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran utama program.
Secara konseptual, TPID menjalankan strategi pengendalian inflasi melalui empat pilar utama, yaitu menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Sejumlah pengamat menilai, selain empat aspek tersebut, pelaksanaan pasar murah juga perlu memperhatikan ketepatan sasaran agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Program pasar murah pada dasarnya merupakan instrumen pemerintah untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok sekaligus menjaga stabilitas inflasi. Karena itu, mekanisme distribusi dan sasaran penerima manfaat dinilai menjadi faktor penting yang perlu dievaluasi agar tujuan penyelenggaraan program dapat tercapai secara optimal.
Sebagai bagian dari penerapan prinsip keberimbangan pemberitaan, Tim Investigasi Gabungan Media Online Nusantara melalui Edi Darminto, Pemimpin Redaksi Patrolihukum.net, telah mengajukan permohonan konfirmasi kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo, Agus Efendi. Konfirmasi tersebut mempertanyakan mekanisme penentuan sasaran penerima manfaat, alasan dominasi pembeli dari kalangan ASN, serta langkah evaluasi yang akan dilakukan agar pelaksanaan pasar murah benar-benar berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan.
Hingga berita ini diterbitkan, pesan konfirmasi yang dikirimkan kepada Kepala DKUPP Kota Probolinggo diketahui telah berstatus terbaca (centang dua), namun belum memperoleh tanggapan atau jawaban resmi. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan akan memuat penjelasan dari pihak DKUPP maupun TPID Kota Probolinggo apabila tanggapan resmi telah diterima, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Bersambung….?
Pewarta: Tim Investigasi Gabungan Media Online Nusantara
Kontributor: Edi D
