Tulungagung, – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tulungagung (Almasta) menggelar aksi damai dengan orasi di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulungagung pada Senin (20/5).
Menurut pendapat ketua LSM BIDIK-SIB Tulungagung, Arivo Yunus Prasetya, S.H, menyampaikan harapannya agar aksi unjuk rasa ini dapat menjadi koreksi dan memacu perbaikan bagi pemerintahan Kabupaten Tulungagung di masa mendatang. “Kami berharap dengan adanya aksi unjuk rasa ini menjadikan koreksi dan perbaikan untuk pemerintahan Kabupaten Tulungagung kedepannya, SALAM PERGERAKAN!” ujarnya di tengah-tengah aksi.
Para demonstran menilai kinerja Penjabat (Pj.) Bupati Tulungagung tidak berhasil, dengan sejumlah permasalahan yang masih belum terselesaikan. Mereka menyoroti berbagai kekurangan seperti kondisi jalan yang masih rusak, pelayanan publik yang dinilai kurang transparan, serta kasus aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam masalah.
Masyarakat juga mengkritik ketidakpekaan dan ketidaktegasan Pj. Bupati dalam mengambil kebijakan selama masa jabatannya. Selain itu, terdapat konflik di beberapa daerah, seperti
di Desa Kedoyo dan konflik terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yang belum mendapat penanganan yang tegas dari Pj. Bupati.
ALMASTA menilai bahwa Pj. Bupati tidak responsif terhadap permasalahan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun di elemen masyarakat sekelilingnya. Selain itu, maraknya peredaran arak (miras) di Tulungagung juga menjadi bukti ketidakmampuan Pj. Bupati dalam menanggulangi permasalahan tersebut.
Aksi unjuk rasa ini juga menyoroti ketidaktahuan dan ketidakpekaan Pj. Bupati terhadap aturan Undang-Undang ASN, yang mengakibatkan banyaknya pelanggaran kode etik. Massa menilai Pj. Bupati tidak kooperatif dan lamban dalam berkomunikasi dengan media, serta dinilai gagal menjalankan tugasnya sebagai pemimpin.
Melalui aksi ini, masyarakat menuntut pertanggungjawaban dan perubahan dalam kepemimpinan Pj. Bupati Tulungagung agar lebih responsif, transparan, dan tegas dalam menangani permasalahan pembangunan serta pelayanan publik di wilayah kabupaten Tulungagung. (Tim/red)